Mulai 1 Februari Pulsa, Kartu Perdana dan Token Listrik Dikenai Pajak

Menteri Keuangan Sri Mulyani akan mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penjualan pulsa telepon seluler dan token listrik.

Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penghitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas pengajuan penghasilan terkait penjualan pulsa, kartu perdana, token listrik, dan voucher.

Peraturan tersebut telah ditandatangani oleh Sri Mulyani sejak 22 Januari 2021 dan akan berlaku mulai 1 Februari 2021.

Berdasarkan Pasal 2 disebutkan bahwa PPN akan dikenakan atas penyerahan barang kena pajak oleh penyedia jasa telekomunikasi dan distributor.

BACA JUGA  Segera Hubungi BPJS Ketenagakerjaan Jika Belum Terima Subsidi Gaji

Barang kena pajak dalam arti pulsa dan kartu perdana. Top up dan starter pack yang dimaksud dapat berupa voucher fisik maupun elektronik.

Penyediaan barang kena pajak oleh pemasok listrik dikenakan PPN. Barang kena pajak dalam arti token.

Token tersebut adalah listrik, yang termasuk barang kena pajak tertentu yang sifatnya strategis sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan di bidang Perpajakan, “tulis PMK. Nomor 3 dikutip , Jumat (29/1/2021).

PPN tersebut kemudian juga dipungut dari penyelenggara distribusi tingkat pertama ke penyelenggara distribusi tingkat kedua dan / atau dari pelanggan telekomunikasi.

BACA JUGA  Harga Emas Antam Turun Seribu Jadi Rp1.011.000/Gram

Penyelenggara distribusi tingkat kedua kepada pelanggan telekomunikasi melalui penyelenggara distribusi tingkat berikutnya atau pelanggan telekomunikasi langsung; dan operator distribusi tingkat berikutnya.

PPN terutang atas pengiriman barang kena pajak dihitung dengan mengalikan tarif PPN dengan 10% dengan basis pajak.

Selain itu, untuk pemungutan Pasal 22 PPh dikenakan tarif 0,5% dari nilai yang dibebankan oleh distributor level kedua kepada distributor level berikutnya.

atau harga jual untuk penjualan langsung ke pelanggan telekomunikasi.

Leave a Comment