Vaksinasi Akan Dimulai Pekan Depan, Serentak Seluruh Indonesia

Satgas Penanganan Covid-19 meminta narasi vaksin yang dibangun jangan sampai membuat masyarakat lengah dan abai terhadap bahaya pandemi Covid-19. Artinya, jangan sampai masyarakat menganggap setelah ada vaksin semua akan selesai.

Meski sudah ada vaksin, masyarakat diminta harus tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan 3M, yakni memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.

Rencananya, proses vaksinasi akan dilakukan 13 Januari 2021, diawali oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan jajaran menteri kemudian secara serentak di 34 provinsi secara bertahap.

BACA JUGA  Terjadi Penambahan Kasus Baru Covid-19 Di Semua Provinsi Hari Ini

“Meski sudah ada vaksin, masyarakat tetap harus disiplin menerapkan protokol kesehatan 3M, yakni memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak,” kata Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo di Jakarta, kemarin.

Satgas memastikan vaksinasi dilakukan setelah izin penggunaan kedaruratan atau emergency use authorization (EUA) diterbitkan dari Badan POM.

Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan dalam peroses vaksinasi, pemerintah menerapkan prinsip dan kesehatan yang berlaku. Selain itu, juga sesuai dengan data saintifik.

BACA JUGA  Cek Info Lengkap, 5.178 Peserta CPNS 2019 Kemenag Lulus Seleksi

“Pemerintah berpegang pada prinsip dan prosedur kesehatan yang berlaku. Penyuntikan vaksin di Indonesia akan dijalankan ketika emergency use authorization vaksin tersebut dikeluarkan oleh Badan POM dan semuanya berdasarkan data scientific,” katanya.

Wiku berharap izin penggunaan bisa segera keluar agar masyarakat dapat menerima vaksinasi . “Kami harapkan komitmen ini bisa secepatnya dilaksanakan agar kemudian masyarakat luas juga bisa menerima vaksin Covid-19,”ujarnya.

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin memastikan proses vaksinasi perdana akan dilakukan pada Rabu pekan depan atau 13 Januari 2021.

BACA JUGA  BPOM Pastikan Penyediaan Vaksin Covid-19 Tertunda Hingga Januari

Vaksinasi akan diawali di tingkat pusat oleh Presiden Jokowi beserta jajaran Kabinet Indonesia Maju. “Penyuntikan pertama akan dilakukan di Jakarta oleh Bapak Presiden,” katanya.

Setelah di tingkat pusat, vaksinasi akan dilanjutkan ke daerah pada hari berikutnya secara serentak. Vaksinasi diprioritaskan bagi tenaga kesehatan.

Menkes meminta kepala daerah untuk mempersiapkan orang-orang yang akan mendapatkan prioritas program vaksinasi yang akan dibagi menjadi dua tahap.

“Arahan Bapak Presiden jelas, akan dilakukan secara serentak, diawali di pusat, kemudian dilanjutkan di daerah, melibatkan tokoh masyarakat dan kalau ada tokoh kesehatan atau figur dokter yang berpengaruh, misalnya, untuk diikutsertakan,” ungkapnya.

BACA JUGA  Berikut Ini Daftar Nama Penerima Vaksin Covid-19 Sinovac Pagi Ini

Budi juga meminta kepala daerah memastikan fasilitas kesehatan (faskes) terdaftar dalam aplikasi P-care BPJS. Ini yang menampilkan pendataan dan input data fasilitas kesehatan ‘mampu vaksin’ yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan kabupaten/kota.

“Pastikan semua layanan kesehatan sudah terdaftar di BPJS, aplikasi P-care itu. Karena kalau tidak terdaftar maka faskes tidak dapat memberikan pelayanan vaksinasi Covid-19 ,” tandasnya.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, rencananya vaksinasi akan dilakukan secara serentak di 34 provinsi.

BACA JUGA  Anis Bawedan Dapat Sumbangan Alat Kesehatan Dari Jerman

Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan dan partisipasi tenaga kesehatan dan publik dalam program vaksinasi gratis bertahap.

Vaksinasi diawali dengan tiga kelompok, yakni kelompok pejabat publik pusat dan daerah, pengurus Asosiasi Profesi Tenaga Kesehatan dan key leader kesehatan daerah serta tokoh agama daerah.

“Kenapa tenaga kesehatan duluan? Kenapa pejabat duluan? Ini bagian dari upaya untuk meyakinkan publik bahwa vaksin aman, karena masih ada masyarakat yang bukan hanya tidak percaya vaksin, Covid-19 pun ada yang tidak percaya,” ungkapnya.

BACA JUGA  Said Aqil : Tidak Ada Dialog Dengan PBNU Soal Omnibus Law

Sementara untuk tingkat daerah penyuntikan pertama dimulai 14 dan 15 Januari 2020. Namun memang belum dipastikan waktunya karena tergantung kesiapan masing-masing daerah.

Mantan Kapolri itu meminta kepala daerah untuk mengatur jadwal maupun kesiapan teknis lainnya dalam program vaksinasi secara gratis ini.

“Harus diatur jadwalnya pada saat penyuntikan, siapa yang ditarget, kemudian koordinasi dengan aparat keamanan, TNI/Polri, Satpol PP,” katanya.

Juru Bicara Wakil Presiden (Wapres) Masduki Baidlowi mengatakan penyuntikan vaksin Covid-19 serentak kepada masyarakat akan dilakukan setelah mendapatkan fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

BACA JUGA  Libur Cuti Bersama Tetap Ada Walau Mudik Dilarang 6-17 Mei

“Pemerintah tidak akan pernah melakukan vaksinasi ke berbagai daerah kepada semua orang, tanpa ada fatwa dari MUI mengenai kehalalan dari vaksin itu,” kata Masduki.

Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi MUI tersebut menjelaskan, saat ini tim dari Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) MUI sedang bekerja untuk menerbitkan fatwa halal vaksin buatan Sinovac, China itu.

“Kalau BPOM itu kan mengerjakan bagaimana efektivitas vaksin, kemujarabannya, kalau sudah oke, baru secara paralel akan menentukan apakah vaksin itu halal atau tidak,” jelasnya.

BACA JUGA  Rekam Jejak Gubernur Sulawesi Selatan yang Kena OTT KPK

Leave a Comment