Kabar Terbaru, Pemerintah Buka Peluang Rekrutmen CPNS untuk Guru

Setelah menuai polemik karena memutuskan untuk tak membuka lowongan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk guru, akhirnya peluang tersebut kembali dibuka.

Namun sayangnya belum diketahui kapan waktunya tenaga pendidikan tersebut bisa mendaftar jadi abdi negara.

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana menyebut untuk tahun ini pihaknya baru membuka 1 juta lowongan guru dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada 2021. Kata dia, CPNS untuk guru itu masih harus menunggu berapa jumlah posisi yang kosong.

BACA JUGA  Berikut Daftar 27 Aksi Teror KKB Di Papua Sepanjang Tahun 2020

“Apakah tahun-tahun berikutnya akan dibuka kembali formasi guru atau PNS? Ini tergantung dari formasi yang dibutuhkan. Kami berharap ini dengan 1 juta orang tidak terdapat lagi permasalahan dalam bidang pendidikan.

Baca juga: Berikut Rincian Gaji yang Akan Diterima Jika Anda Jadi PNS

Pengangkatan hanya untuk mengisi kekosongan yang terjadi apabila PNS dan PPPK ini pensiun,” kata Bima di Jakarta, Selasa (5/1/2021).

Menurut dia, posisi guru yang berstatus PNS itu memang dibutuhkan di lingkungan sekolah. Pasalnya, di lingkungan sekolah itu diperlukan juga untuk seseorang yang bisa menerbitkan kebijakan manajerial, yang mana itu hanya bisa dilakukan oleh mereka yang menyandang status PNS.

BACA JUGA  Proses Tahap Seleksi Guru PPPK, Pendaftaran Hingga Pengumunan Hasil

“Nanti akan dihitung berapa PNS, berpaa PPPK. PNS itu untuk posisi decision making atau support sedangkan PPPK untuk support yang dalam jabatan PNS tidak ditemukan.

Ada yang memerlukan banyak dan tidak begitu banyak jumlahnnya,” ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid yang menyayangkan sikap pemerintah ihwal membeda-bedakan sikapnya kepada guru. Seharusnya, mengingat jasa guru amat tinggi, pemerintah melayaninya masuk ke dalam lowongan abdi negara.

“Mestinya Pemerintah tak lakukan diskriminasi, dg tidak memasukkan Guru masuk kategori CPNS,” tulis Hidayat dalam akun Twitternya @hnurwahid yang dikutip Okezone, Sabtu (1/2/2021).

BACA JUGA  BKN Umumkan CPNS 2019 Digelar Serentak Jumat 30 Oktober 2020

Dia menilai keputusan pemerintah tersebut perlu segera dikoresksi karena bisa masuk kategori pelanggaran HAM.

“Krn diskriminasi spt itu bisa masuk kategori pelanggaran HAM (psl 28D ayat 2&3 UUDNRI 1945). Penting sgra dikoreksi, unt kebaikan dunia Pendidikan & HAM,” sambungnya.(Okezone)

Leave a Comment