Beberapa Fakta Tentang Perubahan Skema Gaji Pegawai Negeri Sipil

Beberapa Fakta Tentang Perubahan Skema Gaji Pegawai Negeri Sipil

Sistem penggajian pegawai negeri sipil (PNS) sedang direvisi. Nanti gaji PNS tidak lagi berdasarkan pangkat atau golongan. Badan Kepegawaian negara mengatakan ini akan menyesuaikan keuangan negara.

Menurut Plt Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerja sama Badan Kepegawaian Negara (BKN) Paryono, nantinya gaji PNS hanya ada dua elemen, gaji pokok dan tunjangan. Hanya saja dalam penyusunannya, pemerintah akan berhati-hati memutuskan kebijakan ini.

Berikut fakta perubahan sistem penggajian PNS yang dirangkum pada Sabtu (5 Desember 2020).

1. Gaji PNS tidak turun

Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) Dwi Wahyu Atmaji mengatakan memang ada perubahan sistem penetapan gaji dan tunjangan pegawai negeri. Namun, pendapatan pegawai dipastikan tidak akan turun.
“Tidak mungkin turun lah (gaji PNS). Dan sudah memperhitungkan dengan iuran-iuran yang ada,” ujarnya saat dihubungi , Jumat (4//12/2020).

2. Aturan tidak permanen

Paryono mengatakan, kebijakan sistem baru penggajian PNS itu tidak permanen karena sejalan dengan keuangan negara.
“Ini kebijakan pemerintah yang terkait dengan situasi keuangan negara sehingga tidak permanen,” ujarnya diJakarta, Jumat (4/12/2020).

3. Ada THR

Dwi Wahyu Atmaji mengatakan, meski ada revisi manfaat yang diterima, pejabat (PNS) akan menerima Tunjangan Hari Raya (THR) setiap tahun. Pasalnya, kebijakan pemberian THR merupakan keputusan yang diambil langsung oleh Presiden Joko Widodo.

Sementara itu, Plt Kepala Biro Hukum, Humas, dan Kerja Sama Badan Layanan Umum Negara (BKN) Paryono setuju. Selain itu, lanjut Paryono, kebijakan sistem penggajian baru ini tidak permanen karena mencerminkan keadaan keuangan negara.

4. Iuran PNS

Perombakan skema gaji sempat membuat para PNS gundah jika penghasilannya tidak akan mencukupi. Sebab banyak iuran yang harus dibayar oleh para PNS. Dari mulai iuran untuk Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Kesehatan hingga iuran BP Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) Dwi Wahyu Atmaji mengatakan perombakan gaji PNS ini sudah melperhatikan berbagai aspek. Salah satunya adalah mengenai iuran jaminan sosial.

“Sudah memperhitungkan iuran-iuran yang ada,” ujarnya saat dihubungi Okezone, Jumat (4/12/2020).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *