Melihat Skema Rincian Rencana Pemangkasan Komponen Gaji PNS

Melihat Skema Rincian Rencana Pemangkasan Komponen Gaji PNS

Pemerintah akan merevisi sistem pemberian pangkat, gaji, dan tunjangan kepada pegawai negeri sipil (PNS). Pelaksana Tugas Direktur Biro Humas, Hukum dan Kerjasama BKN Paryono mengatakan gaji, tunjangan dan fasilitas renovasi akan mengurangi jumlah komponen yang terlalu banyak.
Dengan pemotongan ini, pendapatan PNS yang sebelumnya terdiri dari banyak komponen, direduksi menjadi gaji dan tunjangan saja.

Selain itu, dengan adanya restrukturisasi tersebut, Paryono mengatakan formula gaji PNS yang baru akan ditentukan berdasarkan beban kerja, tanggung jawab dan risiko kerja.
Paryono menuturkan implementasi formula gaji PNS ini nantinya dilakukan secara bertahap. Mulanya, sistem penggajian akan dilakukan berbasis pangkat, golongan ruang, dan masa kerja menjadi berbasis harga jabatan.

Sedangkan formula tunjangan pegawai negeri sipil meliputi tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan. Penyusunan bonus kinerja didasarkan pada kinerja masing-masing PNS.
Sementara formula tunjangan mahal didasarkan pada indeks harga di masing-masing daerah. Perubahan dalam sistem penggajian peringkat, kelas dan masa kerja berdasarkan sistem berdasarkan nilai jabatan.

Nilai jabatan dihasilkan dari hasil evaluasi jabatan yang mengarah pada golongan jabatan atau jenjang jabatan (pangkat).
Ia mengatakan, semua kebijakan penentuan pendapatan PNS mempertimbangkan kondisi keuangan negara.

“Oleh karena itu, diperlukan upaya ekstra hati-hati yang didukung oleh analisis dan hasil simulasi yang mendalam dan ekstensif untuk membuat pedoman baru mengenai pangkat, gaji, tunjangan dan fasilitas bagi PNS agar tidak berdampak negatif nantinya.” Dampaknya, ”ujarnya dalam pernyataan yang dirilis akhir pekan lalu.

Untuk perubahan sistem kepangkatan PNS, ia menuturkan secara prinsip nantinya akan selaras dengan mandat UU tentang ASN dan PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS.
“Pada sistem sebelumnya, pangkat melekat pada orang (tingkat seseorang PNS), sementara pada sistem pangkat ke depan, pangkat melekat pada jabatan (tingkatan Jabatan),” jelasnya.

Ia menambahkan perubahan itu semua dilakukan sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Nantinya, proses perumusan kebijakan teknis tentang pangkat, gaji, tunjangan dan fasilitas PNS melalui Peraturan Pemerintah (PP),” ujarnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *