Gaduh Akan Dibubarkan, Ormas FPI Bisa Bernasib Sama Seperti HTI

Gaduh Akan Dibubarkan, Ormas FPI Bisa Bernasib Sama Seperti HTI

Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) Jaya Mayjen Dudung Abdurachman mengancam akan membubarkan Front Pembela Islam (FPI) jika ormas yang dipimpin Habib Rizieq Shihab (HRS) tidak mematuhi hukum yang berlaku di republik ini. Pernyataan Dudung tersebut didasarkan pada tindakan FPI memasang baliho besar bergambar Habib Rizieq di beberapa tempat di Jabodetabek, yang kemudian ia perintahkan anak buahnya untuk melepas baliho tersebut.

Tindakan prajurit TNI menurunkan baliho menggunakan foto Habib Rizieq pun sempat viral di media sosial sebelum akhirnya Dudung mengumumkan kepada anggotanya bahwa dialah yang menerima perintah tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Dosen Hukum Tata Negara UIN Jakarta Ismail Hasani menyatakan bahwa Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) diubah dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) nomor 2 tahun 2017 terkait Ormas yang merupakan proses pembubaran organisasi. lebih mudah.

“Yang terpenting, memenuhi persyaratan ormas tersebut melanggar prinsip berbangsa dan bernegara, seperti UUD 1945, bukan Pancasila, sehingga ormas bisa dibubarkan,” kata Ismail saat dihubungi Senin (23/11/2020)

Namun, merujuk pada UU Ormas yang berlaku sebelum Perppu diberikan, Ismail mengatakan, organisasi yang menjadi korban pembubaran bisa mengajukan gugatan ke pengadilan dan memproses pembuktian di sana.

Di sisi lain, ia mengatakan, setelah Perppu Ormas diberlakukan pada 2017, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 yang menjadi arahan pembubaran ormas tidak berlaku. Menurutnya, perubahan saat itu membuat Organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menjadi subyek pembubaran tanpa melalui proses pengadilan.

Ismail menjelaskan dengan berlakunya Perppu ini maka tak menutup kemungkinan FPI juga akan bernasib sama dengan HTI. “Tetapi tentu saja yang bubarkan bukan TNI, ya,” kata pria yang juga Direktur Eksekutif Setara Institute ini.

Lebih lanjut, pakar hukum tata negara ini menambahkan, perhatian semua pihak, termasuk dirinya sendiri, tidak perlu membubarkan ormasnya. Sebab, entah mengapa membubarkan ormas tidak akan menyelesaikan masalah.

“Yang terpenting bagi saya aparat penegak hukum bisa menginvestigasi kejahatan yang dilakukan ormas-ormas ini atau yang dilakukan oleh pimpinan pimpinan ormas tersebut kemudian tindak pidana tersebut ditindak,” pungkasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *