Cartridge Rokok Elektrik Kena Cukai 57% Dari Harga Jual Eceran

Cartridge Rokok Elektrik Kena Cukai 57% Dari Harga Jual Eceran

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Departemen Keuangan (DJBC) Departemen Keuangan menekankan penerapan tarif cukai untuk kartrid rokok elektronik atau cairan dan pemanas. Tarif cukai yang dikenakan sebesar 57% di atas harga jual eceran (HJE) kartrid.

Syarif Hidayat, Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga , mengatakan kartrid rokok elektrik dikenakan cukai karena mengandung beberapa jenis ekstrak dan esensi tembakau. Dengan cara ini katrid tersebut merupakan Barang Kena Cukai (BKC).

Syarif mengatakan, aturan cartridge menjadi BKC juga tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176 / PMK.04 / 2020 tentang perdagangan BKC, yang membayar cukai dengan membubuhkan pita cukai atau membubuhkan label pembayaran cukai lainnya. PMK ini merupakan perubahan atas ketentuan sebelumnya yaitu PMK nomor 67 / PMK.04 / 2018.

Penetapan katrid sebagai BKC diberikan dalam amandemen Pasal 1 ayat (18) PMK yang mengelompokkan katrid ke dalam kategori ekstrak atau sari tembakau sehingga menjadi HPTL jenis baru, kata Syarif dalam keterangannya, Jakarta. , Jumat (20 November 2020).

Rokok elektrik cair atau likuid menjadi barang cukai karena proses pembuatannya dari hasil tembakau selain rokok, cerutu, sigaret daun dan tembakau potong, yang dibuat sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen, termasuk ekstrak tembakau yang dihirup dan esens tembakau. (Menghisap tembakau) atau tembakau kunyah.

Ekstrak dan esens tembakau tersedia bagi konsumen dalam kemasan eceran yang dikonsumsi dengan cara dipanaskan dengan pemanas listrik dan kemudian dihisap, termasuk cairan yang digunakan sebagai pengisi uap, produk tembakau yang dipanaskan dengan listrik, polong tembakau (kapsul tembakau), atau cairan dan pemanas dalam satu unit (cartridge).

Syarif mengatakan, pemerintah melalui Departemen Keuangan perlu menambah beberapa item ke PMK untuk menetapkan kartrid tersebut sebagai HPTL baru. Pertama, penegasan BKC yang pembayaran cukai dengan membubuhkan pita cukai atau membubuhkan tanda pembayaran cukai yang isinya tidak sesuai untuk kemasan ritel, termasuk kartrid, telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan cukai.

Kedua, melalui regulasi ini, Departemen Keuangan juga memperluas pengertian barang dalam kemasan untuk keperluan eceran. Apabila PMK sebelumnya adalah barang yang dibayar cukai dengan membubuhkan pita cukai atau membubuhkan tanda lain untuk pembayaran cukai dalam suatu paket.

Dalam PMK baru ini, pengertian kemasan ditambahkan sebagai kemasan yang bersentuhan langsung dengan BKC dan hanya dapat dibuka dari satu sisi.
Asosiasi Vaper Indonesia (AVI) menilai pemberlakuan pajak cukai pada kartrid rokok elektrik atau cairan dan pemanas merupakan kebijakan lama. Menurutnya, kebijakan tersebut sudah ada sejak 2018.

“Kartrid sudah menjadi Barang Kena Cukai (BKC) sejak awal,” kata Ketua AVI Johan Sumantri.
Ia mengatakan, kebijakan cartridge dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176 / PMK.04 / 2020 ini hanya sebagai penegasan atas Ordonansi BKC, khususnya selongsong rokok elektrik.

Menurut dia, cukai kartrid rokok elektrik menaikkan harga jual. Berdasarkan PMK nomor 152 tahun 2019, terdapat pengaturan tarif cukai hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL).
Dalam aturan ini, produk kartrid memang paling mahal setelah dikenai cukai. Untuk besaran Pajak Konsumsi 57% Harga Jual Eceran (HJE), cartridge HJE diset pada Rp 30.000 per cartridge.

“Udah dari 2018 kok, itu kan judul kena cukai juga, cukai di cartridge lebih mahal daripada di botol,” jelasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *