UU Cipta Kerja, Pengusaha Tak Bayar Pesangon Bisa Diancam Pidana

Undang-Undang Cipta Kerja secara resmi ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Peraturan tersebut mengatur beberapa ketentuan.
Salah satunya adalah ancaman pidana bagi pengusaha yang tidak membayar pesangon pekerja.

Dalam UU Ciptaker, aturan tentang pesangon diatur dalam Pasal 156 ayat 1. Pasal tersebut menyatakan bahwa dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pemberi kerja wajib membayar pesangon dan / atau uang jasa dan pembayaran santunan yang telah diterima.

Pasal 185 ayat 1 menyatakan bahwa pengusaha yang tidak memenuhi kewajiban ini akan diancam hukuman minimal 1 tahun dan paling lama 4 tahun atau denda paling sedikit Rp. 100 juta dan maksimal Rp 400 juta.

BACA JUGA  Polisi Proses Pidana 240 Orang Terkait Aksi Demo Omnibus Law

Berikut bunyi pasalnya, “Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 88A ayat (3), Pasal 88E ayat (2), Pasal 143, Pasal 156 ayat (1), atau Pasal 160 ayat (4) dikenai sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp10O.0OO.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,0O (empat ratus juta rupiah).”

BACA JUGA  3 Fakta Vtube Masih Gencar Cari Member Meski Telah Dinyatakan Ilegal

Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea mengatakan dalam video yang diunggah ke Instagram pribadinya beberapa waktu lalu, @hotmanparisofficial, bahwa aturan ini memberikan manfaat bagi pekerja yang memperjuangkan hak pesangonnya.

Dengan adanya pasal ini, pegawai yang sebelumnya membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk menuntut uang pesangon dari Perselisihan Hubungan industrial (PHI) bisa segera menerimanya. Hotman mengatakan bisa segera melapor ke polisi jika perusahaan tempat mereka bekerja tidak membayar pesangon.

“Ada pasal di sini (Undang-Undang Ciptaker) bahwa jika majikan tidak membayar pesangon berdasarkan ketentuan undang-undang ini, majikan akan dianggap sebagai kejahatan dan hukumannya akan empat tahun penjara. Ke kantor polisi, laporan itu Tidak tertutup kemungkinan akan diterima pesangon. Selamat kepada para buruh dan pekerja, ”kata Hotman, seperti dikutip dari akun Instagram miliknya.

BACA JUGA  Cartridge Rokok Elektrik Kena Cukai 57% Dari Harga Jual Eceran

Sekretaris Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan berbagai ketentuan sanksi dalam undang-undang cipta lapangan kerja menunjukkan bahwa aturan yang ditolak pekerja tidak ompong.
Sanksi tetap ada, kita adopsi dari hukum lama, baik sanksi pidana maupun administratif. Undang-undang ini punya gigi kuat, tidak ompong, ”kata Ida dalam keterangan resmi.

Leave a Comment