Cara Membuat Surat Keterangan Usaha Syarat Dapat Banpres UMKM

Pemerintah telah membuka pendaftaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Program Bantuan Presiden (Banpres) untuk UMKM Tahap II. Salah satu syarat pendaftaran adalah melampirkan Surat Keterangan Usaha (SKU).

Di situs resmi Kementerian Koperasi dan UKM, depokop.go.id, pendaftar wajib melampirkan SKU jika memiliki KTP dan tempat usaha yang berbeda. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Kewajiban Mendaftarkan Perusahaan menyebutkan bahwa pendaftaran perusahaan dimaksudkan untuk menjamin keamanan perusahaan.

Namun, pelaku usaha harus terlebih dahulu memenuhi beberapa persyaratan untuk mendapatkan SKU. Dikutip dari situs resminya, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) DKI Jakarta, pelayanan.jakarta.go.id, beserta persyaratan pendaftaran SKU.

BACA JUGA  Cara Dan Syarat Dapatkan Banpres UMKM Online Rp 2,4 Juta

1. Surat permohonan yang di dalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen dan data. Surat permohonan itu harus disertai materai.

2. Surat pengantar RT/RW.

3. Surat kuasa apabila pemilik usaha menunjuk orang lain untuk mengurus SKU. Surat tersebut wajib disertai meterai dan KTP pihak yang diberikan kuasa.

4. Identitas pemohon, meliputi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

5. Surat pernyataan dari pihak pemohon yang menyatakan tidak akan berjualan di trotoar, badan jalan, dan tidak mengganggu kegiatan umum. Surat pernyataan itu juga disertai dengan materai.

BACA JUGA  Akan Disalurkan, Cek Cara dan Syarat Daftar BLT Dana Desa 2021

6. Foto lokasi usaha

7. Selain itu, pemohon harus melampirkan perjanjian sewa tanah/bangunan, surat pernyataan tidak keberatan, dan KTP pemilik tanah/bangunan untuk tanah/bangunan yang disewa untuk usaha.

Sejumlah format tersebut bisa diunduh dari laman pelayanan.jakarta.go.id. Sementara itu, dikutip dari berbagai sumber jika SKU diajukan oleh perusahaan atau badan usaha maka pemohon harus melampirkan syarat lain, di luar syarat di atas.

Syarat tersebut meliputi, akta pendirian badan usaha dan Surat Keterangan (SK) pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM jika badan usaha berbentuk PT atau yayasan. Namun, jika badan usaha berbentuk koperasi maka SK pengesahan dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM. Sementara, bagi badan yang berbentuk CV, SK pengesahan dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri (PN).

BACA JUGA  Besok Pemerintah Buka Pendaftaran Kartu Pra Kerja Gelombang 10

Leave a Comment