Menaker Tidak Akan Naikkan UMP 2021 Karena Pandemi Covid-19

Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, keputusan tidak ada kenaikan upah minimum provinsi (UMP) pada 2021 dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi saat wabah virus corona. Selain itu, Ida juga memperhatikan kemampuan perusahaan dalam memenuhi hak pekerja / karyawan, termasuk dalam membayar upah.

Ini muncul dari surat edaran yang ditujukan kepada gubernur di seluruh Indonesia. Surat edaran bernomor M / 11 / HK.04 / 2020 ini mengatur tentang penetapan upah minimum tahun 2021 pada saat pandemi penyakit virus corona 2019 (Covid-19).

BACA JUGA  Trump Positf Corona, Minyak Dunia Anjlok 4 Persen Sepekan Kemarin

“Memperhatikan kondisi perekonomian Indonesia saat pandemi Covid-19 dan perlunya pemulihan ekonomi nasional, gubernur diminta melakukan penyesuaian dalam penetapan nilai UMR 2021 dengan nilai UMK 2020”. kata Ida, sebagaimana tertuang dalam SE nomor M / 11 / HK .04 / 2020, dikutip dari keterangan resmi yang dibuat, Selasa (27/10).

Ida mengumumkan bahwa penerbitan ordonansi tersebut dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan dan kelangsungan kerja bagi pekerja / pekerja serta menjaga kelangsungan usaha.
Selain itu, upah minimum 2021 akan ditetapkan secara resmi dan diumumkan oleh semua pemerintah daerah pada akhir Oktober 2020.

BACA JUGA  Link Terbaru Cek Bansos 2021: https://cekbansos.kemensos.go.id

“Sehubungan dengan hal tersebut, Anda diminta menindaklanjuti surat edaran ini dan menyampaikannya kepada Bupati / Walikota dan pemangku kepentingan terkait lainnya di daerah Anda,” lanjutnya.

Salinan peraturan yang ditandatangani pada tanggal 26 Oktober 2020 adalah Presiden Republik Indonesia. Wakil Presiden Republik Indonesia; Menteri Kabinet Indonesia Maju; Ketua Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia; dan kepala federasi serikat pekerja.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyesalkan keputusan Ida. Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, aksi perlawanan buruh akan semakin mengeras terhadap penolakan tidak adanya kenaikan upah minimum 2021 dan penolakan omnibus law UU Cipta Kerja.

BACA JUGA  Pemerintah Cairkan Dana BLT Pekerja Gaji 5 juta Kebawah Hari Ini

“Menaker tidak peka terhadap nasib karyawan, hanya melihat kepentingan pengusaha,” kata Said.

Sementara itu, pengusaha menilai keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan UMR pada 2021 sudah tepat. Pasalnya, keputusan itu diambil untuk menjaga kelangsungan bisnis yang tengah tertekan pandemi Covid-19.

“Kami mengerti atas keputusan tersebut demi keberlangsungan usaha. Kalau dinaikkan tentu akan memberatkan daya saing usaha,” ujar Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) bidang Perdagangan Benny Soetrisno kepada wartawan dalam kesempatan terpisah.

BACA JUGA  Cara Membuat Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Untuk Dapat BLT 2021

Leave a Comment