Menteri Keuangan Ungkap Praktik Calo Anggaran Di Kementriannya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan bahwa proses pencairan anggaran negara di Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan sangat intens dengan praktik-praktik terlarang seperti percaloan dan penyuapan.

Hal ini ia ungkapkan saat menjadi pembicara kunci di webinar Corpu Talk Kementerian Keuangan Kementerian Keuangan RI: Modernisasi Manajemen Keuangan Kelas Dunia. Dia mengatakan perantara dan praktik suap terjadi sebelum UU Keuangan Negara, UU Perbendaharaan Negara, dan UU Akuntabilitas Keuangan Negara.

“Sejak 2003-2004, 16-17 tahun lalu, fungsi Perbendaharaan dilaksanakan dan dilimpahkan kepada Direktorat Jenderal Kementerian Keuangan. Lahirnya Direktorat Jenderal Kementerian Keuangan oleh karena itu menjadi titik awal reformasi Kementerian Keuangan Republik Indonesia,” kata Sri Mulyani pada hari Senin (26 Oktober 2020).

BACA JUGA  Pengelolaan Keuangan Pribadi Dimasa Pandemi Covid-19

Diakui Sri Mulyani, saat itu Direktorat Jenderal Keuangan telah melakukan banyak inisiatif, inovasi, modernisasi, dan perbaikan tata kelola untuk meningkatkan reputasi dan kredibilitasnya.

Ia ingat betul, sejak pertama menjadi Sekretaris Perbendaharaan pada 2005, antrean panjang di seluruh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Antrian panjang ini memperkenalkan broker dan praktik suap.

“Kalau saya lihat semua di kantor-kantor perbendaharaan waktu itu banyak sekali orang antre bawa map, kemudian muncullah calo-calo untuk bisa mencairkan anggaran, sehingga reputasi kalau mau pergi dan mengurus pencairan anggaran anda perlu untuk membawa map yang isinya sebetulnya uang sogokan,” kata Sri Mulyani.
“Kami tidak pernah tahu akan seperti apa urutannya, jadi belum ada kepastian pelayanan dan peningkatan pelayanan. Ini titik awal kita melakukan reformasi perbendaharaan,” imbuhnya.

BACA JUGA  Buruan Cek sso.bpjsketenagakerjaan.go.id, Kapan BLT Subsidi Gaji Cair?

Dengan satu kejadian tersebut, mantan pengurus Bank Dunia itu mengakui bahwa Direktorat Jenderal Perbendaharaan mulai melakukan reformasi dengan menjalankan front office, middle office, dan back office. Tujuannya adalah untuk menawarkan layanan yang transparan.

“Front office dilakukan untuk memberikan layanan yang transparan. Stafnya ada dan tidak bisa ditemui di middle office dan back office. Ini cara pertama untuk membersihkan broker anggaran agar KPPN relatif bagus. Otomatisasi layanan agar masyarakat lebih tahu, ”ujarnya.

BACA JUGA  Sri Mulayani : Indonesia Akan Mengalami Resesi Ekonomi

Leave a Comment