Said Aqil : Tidak Ada Dialog Dengan PBNU Soal Omnibus Law

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siraj mengatakan, pihaknya belum pernah diundang berdialog oleh pemerintah dan DPR dalam pembahasan Omnibus Law hingga UU Cipta Kerja disahkan.

“Tidak ada dialog menampung aspirasi dari masyarakat. Misalnya PBNU dan Muhammadiyah, misalnya, itu tak terjadi,” kata Said dalam Malam Puncak Hari Santri yang digelar PBNU di Kanal Youtube NU Channel, Kamis (22/10).

Kata Said, legislasi yang ideal harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat selama pembahasan. Namun, dia mengatakan masyarakat tidak dilibatkan sejak pembahasan hingga UU Ciptaker diberlakukan.

BACA JUGA  Demonsrtrasi Buruh Menolak Omnibus Law Akan Dialihkan Ke Istana

Padahal, kata Said, regulasi tersebut memiliki beberapa kendala, seperti potensi liberalisasi pendidikan, liberalisasi pasar tenaga kerja, dan pembatasan hak fundamental pekerja.
Misalnya, Said menyoroti potensi liberalisasi pendidikan dengan menyoroti Pasal 26 huruf K yang memasukkan lembaga pendidikan sebagai kegiatan usaha. Ia mengatakan lembaga pendidikan bukanlah perusahaan.

Pasal tersebut, kata Said, berpotensi melahirkan pendidikan yang menjelma sebagai entitas yang hanya mencari nilai komersial.
“Masalah ini harus diselesaikan secara terbuka. Ini melibatkan partisipasi masyarakat dan berbasis kemaslahatan publik. Belum pernah dilakukan, belum dilakukan seperti itu,” ujarnya.

BACA JUGA  Sekjen MUI Tanggapi RUU Cipta Kerja Yang Telah Disahkan Oleh DPR

Said menegaskan, PBNU masih menentang pengesahan UU Ciptaker. Penolakan tersebut dilakukan secara elegan dengan mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Said juga mengimbau warga NU tidak melakukan aksi unjuk rasa menentang UU tersebut. Dia mengklaim bahwa lebih banyak ruginya daripada kebaikan turun ke jalan.

“Arah politik yang perlu diambil adalah dengan menjaga pasal-pasal yang mampu memenuhi tujuan semula undang-undang penciptaan lapangan kerja dan mengoreksi pasal-pasal yang menjadi sorotan publik,” ujarnya. .

BACA JUGA  Gempa M 5,4 Di Mentawai Dipicu Oleh Erupsi Gunung Kerinci

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri mengutus Menteri Negara Pratikno dan Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah untuk bertemu dengan Said beberapa waktu lalu untuk menjelaskan UU Ciptaker. Pratikno juga membawa teks UU Ciptaker yang sudah diterima dari DPR.

Ia pun mengaku mendengarkan masyarakat tentang rumusan aturan turunan Omnibus Law Ciptaker.
“Kita pemerintah membuka dan mengundang masukan dari masyarakat dan masih terbuka usulan dari daerah-daerah,” aku Jokowi.

Leave a Comment