Waspada, Saldo Uang Elektronik Tidak Dijamin Oleh LPS

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyatakan tidak mendapat mandat untuk menjamin saldo kas elektronik. Pasalnya, mereka belum bisa memastikan siapa yang menjamin dana masyarakat dalam uang elektronik.

Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa mengaku sering mendapat pertanyaan dari berbagai pihak terkait pemantauan saldo e-money. Namun, dia mengatakan belum ada keterangan resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku regulator perbankan terkait masalah tersebut.

“Saya sering bertanya-tanya apakah uang elektronik itu dijamin. Agensi saat ini sepertinya tidak memenuhi amanah yang diberikan kepada kami karena tidak ada aturan khusus mengenai apakah fintech, termasuk uang elektronik, berasal dari Bisa dijamin LPS. ”Ujar Purbaya di acara HUT Golkar ke-56. virtual, Rabu (21/10).

BACA JUGA  Pendaftar Kartu Prakerja Sudah Lebih 20 Jt, Kuota Hanya 3,8 Jt Peserta

Padahal, seharusnya ada kepastian tentang pengawasan saldo kas elektronik. Pasalnya, jumlah transaksi e-money saat ini hampir sama dengan di ATM.
“Indonesia saat ini menjadi salah satu penerbit e-money dari 15 bank dan 35 non bank. Transaksi e-money hampir identik dengan transaksi ATM dan bisa berlanjut ke depan,” kata Purbaya.

Menurut dia, transaksi uang elektronik sebenarnya cukup aktif di Indonesia dibandingkan negara lain. Jumlah tersebut sebenarnya meningkat selama pandemi Covid-19.
“Hal penting untuk menjaga kepercayaan pada platform digital, yaitu perlindungan data digital dalam sistem informasi dan komunikasi teknologi (TIK), pengembangan dan pemenuhan sumber daya manusia (SDM),” kata Purbaya.

BACA JUGA  Strategi Kemenperin Kurangi Pengangguran Dimasa Pandemi Covid-19

Purbaya menilai pengamanan sistem informasi pada platform digital membutuhkan pengawasan yang serius. Jika tidak, ia khawatir informasi dan uang publik akan “diganggu” oleh peretas.

“Keamanan sistem informasi (platform digital) itu penting. Ada banyak instansi pemerintah di mana sistem informasi dapat dikompromikan. Saya berharap ke depannya sistem TIK dapat ditingkatkan sehingga tidak dikompromikan oleh peretas. Ini adalah masalah yang serius Masalah.” Ancaman terhadap sistem keuangan ke depan, ”pungkas Purbaya.

Di situs resmi BI, uang elektronik bisa diartikan sebagai alat pembayaran dalam bentuk elektronik. Di sini rasio harga-kinerja disimpan di media elektronik tertentu.

BACA JUGA  373.745 Peserta Di-blacklist dari Kartu Prakerja Karena Tak Ikut Pelatihan

Sebelum menggunakan uang elektronik, pengguna harus menyetor uang ke penerbit dan menyimpannya di media elektronik. Saat digunakan, nilai uang elektronik yang disimpan di media elektronik dikurangi dengan nilai transaksinya.

Di Indonesia, uang elektronik dapat diterbitkan oleh bank maupun non bank. Untuk non bank, beberapa contoh uang elektronik yang banyak digunakan oleh masyarakat adalah Gopay, Ovo, dan Dompet Digital (Dana) Indonesia.

Leave a Comment