Satu Tahun Jokowi-Ma’ruf Amin Menurut Politikus PKS Mardani Ali Sera

Kemarin, pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) -Ma’ruf Amin genap satu tahun, delapan bulan menghadapi pandemi Covid-19. Ada sejumlah catatan yang mendampingi kemajuan Kabinet Indonesia Maju.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengungkapkan, salah satu poin penting kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf Amin adalah penegakan hukum. PKS menyoroti kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung dalam menangani kasus Djoko Tjandra.

“Peranan KPK lebih sibuk dengan berita naiknya gaji pimpinan dan rencana pemberian mobil dinas yang sebenarnya bertentangan dengan konsep single salary-nya KPK. lalu, penanganan kasus Djoko Tjandra yang belum dibongkar semuanya kian menunjukkan kondisi penegakkan hukum yang masih jauh dari harapan,” ujarnya melalui akun Twitter @MardaniAliSera, Rabu (21/10/2020).

BACA JUGA  KPU Bisa Coret Calon Kepala Daerah Yang Berprilaku Tercela

Indikasi buruk lainnya menyangkut kebebasan berekspresi. Kontras mencatat sedikitnya 157 kasus tahun ini. Sejumlah aktivis ditangkap karena melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Mardani mengatakan, undang-undang sering menjadi dasar penangkapan aktivis. “Proporsi itu harus konsisten dengan hak dasar kebebasan berekspresi dan hak untuk berorganisasi,” katanya.

Kritikan partai oposisi tentu saja ditujukan untuk meratifikasi UU Cipta Kerja (UU Ciptaker). UU sapu jagat ini memang ditentang oleh masyarakat. Demonstrasi dari berbagai lapisan masyarakat berlangsung hingga Selasa (20 Oktober 2020).

BACA JUGA  PKS Menolak Wacana Pemerintah Untuk Menghapus Bensin Premium

“Jelas nilai-nilai demokrasi belum terinternalisasi dalam pemerintahan dan proses legislasi yang seharusnya menjadi wadah aspirasi masyarakat. Pembahasan terpaksa diberikan batasan kita untuk menghadapi Covid-19,” kata Mardani.

Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyatakan bahwa pembahasan pandemi Covid-19 membatasi partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan, koreksi, dan penyempurnaan undang-undang. Padahal, pembahasannya agak tertutup dan tidak transparan.

Selain soal legislasi, pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin juga dikritik karena menangani pandemi Covid-19. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah seringkali memiliki kebijakan yang berbeda. Ketika pandemi mulai merebak di Indonesia, sebenarnya ada perdebatan antara lockdown dan non-lockdown.

BACA JUGA  Berikut Profil Singkat Calon Kapolri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono

Ditambah perlakuan pemerintah yang tidak sistematis dan tidak diikuti dengan tindakan publik berbasis sains. Seringkali satgas diotak-atik alih-alih memperkuat Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri. Akibatnya, jumlah (kasus) Covid-19 semakin mengkhawatirkan, ”ujarnya. .

Di awal masa jabatan kedua Jokowi, ekonomi tidak berkembang. Salah satunya disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang membutuhkan aktivitas terbatas.
Namun, menurut Mardani, melihat kebijakan pro masyarakat miskin masih jauh panggang dari api. Dia mengutip data salah satu media nasional, angka kemiskinan di Indonesia pada Maret 2020 naik menjadi 9,78 persen atau 26,24 juta.

BACA JUGA  Kasus Positif Corona Hari Ini Bertambah 2098 Orang

“Pak Jokowi mungkin sudah kerja keras, tapi ada kementerian yang gagap dan kehilangan fokus. Secara umum skornya 5 dari 10 selama setahun kepemimpinan Pak Jokowi dan Kiai Ma’ruf,” pungkasnya.

Leave a Comment