UMP 2021 Tak Akan Naik Bahkan Turun Akibat Pandemi Covid-19

Dewan Pengupahan Nasional mengusulkan beberapa item terkait Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun depan. Ada kemungkinan dalam usulan tersebut UMP tidak akan bertambah atau bahkan turun di tahun depan.

Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) Adi Mahfudz mengatakan aturan lama yang sedang digunakan yakni PP nomor 78 tahun 2015. Terkait aturan ini, nilai upah minimum akan turun karena berdampak pada pertumbuhan ekonomi. berhubungan dan inflasi.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia harus tetap negatif di akhir tahun. Laju inflasi Januari-September tahun ini hanya mencapai 0,89% setelah tiga bulan berturut-turut mengalami deflasi.
Terkait dengan regulasi tersebut atau terkait dengan kebutuhan hidup layak, upah minimum akan turun di beberapa daerah. Salah satu yang bisa terjadi adalah di DKI Jakarta dan juga di Karawang.

BACA JUGA  Berikut ini Daftar UMP Terbaru 34 Provinsi Untuk Tahun 2021

“Saat ini tentunya masih sesuai dengan rumusan PP 78/2015 bahwa Upah Minimum (UM) akan turun akibat inflasi dan pertumbuhan ekonomi negatif. Jika demikian, menurut KHL, daerah-daerah seperti DKI dan Karawang akan kehilangan nilainya” ujarnya Senin. (19.10.2020).

Terkait upah minimum, sebenarnya ada beberapa opsi yang diusulkan Dewan Pengupahan Nasional. Misalnya, upah minimum tahun 2021 bagi perusahaan yang terkena pandemi akan sama dengan sebelumnya.

Kedua, upah minimum 2021 untuk perusahaan yang tidak terkena dampak dan yang dapat melakukan penyesuaian antara pemberi kerja dan karyawan secara dua bagian. Penyesuaian dua bagian ini berarti menyesuaikan kemampuan keuangan perusahaan itu sendiri.

BACA JUGA  Rupiah Sedikit Menguat Pada Hari Pertama PSBB Jakarta

Apalagi sekarang perekonomian sedang bermasalah akibat pandemi. Makanya, perusahaan juga harus mengecek arus kasnya agar bisa tetap beroperasi agar pekerja tidak terkena PHK atau dirumahkan.

“Bergantung pada kapabilitas perusahaan, kemampuan perusahaan dapat mengukur internal perusahaan itu sendiri dari segi arus kas yang merupakan urat nadi bisnis perusahaan, dan bukan hanya inflasi atau pertumbuhan ekonomi itu sendiri yang merupakan indikator makroekonomi,” jelasnya. .

Meskipun begitu lanjut Adi Mahfudz, keputusan berada di tangan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. Karena pihaknya hanya sebatas mengusulkan sebagai pertimbangan penetapan upah minimum.
“Menaker segera menerbitkan Surat Edaran atau Permenaker. Depenas, Deperprop, kota dan Kabupaten hanya sebatas merekomendasikan,” kata Adi.

BACA JUGA  Indonesia Tempati Urutan Ke 5 Ekonomi Syariah Dunia

Leave a Comment