Pemerintah Akan Tarik Kembali BLT UMKM Jika Tak Segera Diambil

Pemerintah akan menarik Rp. 2,4 juta bantuan langsung tunai (BLT) untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Penarikan terjadi ketika penerima manfaat tidak segera pergi ke bank negara untuk meninjau dan memproses penarikan dana BLT mereka.

Atas dasar itu, Wakil Menteri Keuangan Kementerian Koperasi dan UKM, Hanung Harimba Rachman mendesak pelaku UMKM segera bertindak. Jika tidak dilakukan, mereka akan diancam tidak akan bisa mencairkan BLT sehingga uangnya akan ditarik oleh pemerintah.

BACA JUGA  Cek info.gtk.kemdikbud.go.id untuk BLT Guru Honorer Rp 1,8 Juta

“Pada titik ini akan diterbitkan rekening tabungan. Pemeriksaan otomatis harus dilakukan. Yang bersangkutan diminta membawa KTP, KK, Oleh karena itu yang bersangkutan harus datang untuk memastikan yang bersangkutan masih aktif”, katanya , Senin (19/10).

Menurut Hanung, peninjauan perlu dilakukan agar program bantuan produktif (Banpres) Presiden bisa efektif dan tepat sasaran.
“Nanti mereka yang terkena dampak juga akan menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa mereka patuh pada regulasi yang bukan pejabat atau BUMN,” ujarnya.

BACA JUGA  Syarat dan Cara Daftar Bansos Dari Program Keluarga Harapan (PKH) 2021

Dia juga menyatakan bahwa dana tersebut hanya memiliki batas penarikan hingga tiga bulan sejak dikirim ke penerima.
Ini berarti bank harus mengembalikan uang tersebut kepada pemerintah jika calon penerima gagal untuk mengkonfirmasi dan menarik dalam waktu tersebut.

“Kan kami enggak ingin uang tersebut mengendap terus-menerus. Jadi dicairkan kalau diambil Rp1 saja itu hitungannya sudah diambil. Jadi dia datang ambil sebagian aman,” imbuhnya.
Pemerintah memberikan bantuan presiden berbentuk BLT sebesar Rp2,4 juta kepada 12 juta pelaku UMKM demi menolong mereka dari tekanan ekonomi akibat virus corona. Bantuan digelontorkan dalam dua tahap.

BACA JUGA  Beberapa Hari Stagnan, Harga Jual Emas Antam Hari Ini Turun Rp 7000

Tahap pertama yang sudah didistribusikan kepada 9 juta UMKM sudah mulai didistribusikan. Sementara itu, pendaftaran 3 juta UMKM tahap kedua telah dibuka pada 13 Oktober.
Sementara kriteria dan persyaratan calon penerima bantuan dalam penyaluran Tahap II ini masih sama. Termasuk WNI, memiliki NIK dan KTP, memiliki usaha mikro (perdagangan, menjahit, bengkel, penjual gorengan dan lain-lain) dan tidak ada pegawai PNS, TNI / Polri, BUMN dan BUMD.

Kemudian penerima juga memiliki kredit di bank, harus memiliki saldo di bank penyalur, biasanya bank BRI kurang dari Rp 2 juta, dan harus memiliki Surat Keterangan Usaha (SKU).
Sebelum penyaluran, pemerintah bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dukcapil melakukan pengecekan terlebih dahulu identitas calon penerima.

BACA JUGA  Cek Fakta Terbaru Seleksi CPNS 2021 Dari Pendaftaran Sampai Pengumuman

Leave a Comment