Darurat, Wapres Pastikan Vaksin Covid-19 Bisa Digunakan

Wakil Presiden Maruf Amin memastikan vaksin Covid-19 bisa digunakan masyarakat dalam keadaan darurat. Dengan prinsip tersebut, vaksinasi massal tetap bisa dilakukan, meski belakangan diketahui vaksin Covid-19 mengandung bahan non halal.

Maruf menimbang-nimbang hasil enzim nonhalal dalam vaksin meningitis yang dinyatakan haram MUI. Pada dasarnya sebagai salah satu bentuk upaya manusia untuk mencegah penyakit, vaksin dapat digunakan untuk mencegah terjadinya kerusakan pada tubuh.

‚ÄúSeperti pada saat meningitis, ternyata tidak ada yang halal. Tapi kalau tidak ada vaksin itu akan merugikan, penyakit, atau menyebabkan penyakit yang berkepanjangan, sehingga bisa digunakan. Kalaupun tidak halal, (tapi ) dalam keadaan darurat, “kata Maruf Amin saat berdialog dengan juru bicara pemerintah penanganan Covid-19 Reisa Broto Asmoro, Jumat (16/10).

BACA JUGA  Harga Mulai 450 Ribu, RS di Yogyakarta Mulai Tawarkan Vaksin COVID-19

Namun yang perlu diwaspadai, kata Maruf, umat Islam di Indonesia masih membutuhkan landasan bagi ilmuwan nantinya terkait penggunaan vaksin Covid-19. Artinya, jika nantinya vaksin Covid-19 mengandung bahan non halal, MUI tetap harus mengeluarkan fatwa atau keputusan yang mengacu pada prinsip darurat vaksin.

Tapi dengan penetapan oleh lembaga, bahwa iya ini boleh menggunakan karena keadaannya darurat. Harus ada ketetapan yang dikeluarkan oleh MUI,” ujar Maruf.

Mengingat pentingnya peran MUI dalam menentukan Halal atau tidaknya vaksin Covid-19, Maruf meminta MUI untuk mengikutsertakan MUI dalam proses pengadaan vaksin. MUI juga diminta mengawal proses penelitian hingga produksi nanti.

BACA JUGA  Juru Bicara Covid-19, Sebagian Kasus Baru Dari Klaster Keluarga

“Kemudian melalui audit di pabrik. Bahkan sekarang kami mengunjungi China. Kemudian kami akan terus dilibatkan dalam sosialisasi informasi kepada masyarakat luas. Saya kira MUI sudah terlibat sejak awal dan sudah ada beberapa pertemuan yang terlibat,” ucap Maruf.

Memang, pemerintah terus berupaya mendapatkan vaksin Covid-19 lebih cepat. Tujuannya, vaksin impor bisa tiba paling cepat November mendatang. Sementara itu, vaksin yang diproduksi secara keseluruhan di dalam negeri belum akan masuk uji klinis hingga awal 2021.

BACA JUGA  Menteri Agama Fachrul Razi Sembuh Setelah Jalani Perawatan

Vaksin merah putih yang tidak diimpor itu dikelola oleh enam lembaga berbeda. Keenam lembaga tersebut, yakni Lembaga Eijkman, LIPI, UI, UGM, ITB, dan Unair, menggunakan platform penelitian yang berbeda. Inilah yang membedakan jadwal penelitian dari institusi manapun.

Namun perlu dicatat bahwa proses pembuatan vaksin dari penelitian hingga kesesuaiannya untuk produksi massal tidaklah mudah. Setidaknya harus ada enam tahapan yang masing-masing cukup lama, sebelum akhirnya vaksin Covid-19 bisa diproduksi secara massal dengan cara disuntikkan ke masyarakat luas.

BACA JUGA  Wilayah Indonesia Yang Berpotensi Terdampak Fenomena La Nina

Leave a Comment