Buruh DKI Jakarta Demo Omnibus Law Hari Ini Ke Istana Negara

Gerakan Buruh Jakarta akan menggelar aksi unjuk rasa (long march) ke depan Istana Kepresidenan, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, hari ini Kamis (15/10). Aksi ini digelar dalam rangka menolak omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).

Longmarch disebutkan akan berangkat dari lima titik pengumpulan di dua titik di wilayah DKI Jakarta, yakni Jakarta Timur (Pulogadung, Cakung, dan Jalan Raya Bogor-Pasar Rebo) dan Jakarta Utara (Waduk Pluit dan Marunda).

“Jadi hari ini kita akan demo,” kata Koordinator Lapangan Supardi , Kamis (15/10).

BACA JUGA  Demonsrtrasi Buruh Menolak Omnibus Law Akan Dialihkan Ke Istana

Supardi mengatakan long march menuju Istana Presiden di Jakarta Pusat akan dimulai sekitar pukul 13.00 WIB, menunggu massa pekerja berkumpul. Ia mengatakan akan ada 1.000 pekerja yang akan ambil bagian dalam aksi tersebut.

Dalam aksinya itu, Supardi menyebut ada beberapa tuntutan yang ingin mereka sampaikan.
“Tuntutan kita pertama keluarkan Perppu Omnibus Law, pemerintah untuk segera mengeluarkan Perppu,” ujarnya.

Kedua, lanjut Supardi, pihaknya mengutuk tindakan represif polisi dalam mengamankan aksi demonstrasi. Ketiga, meminta pemerintah fokus menangani pandemi Covid-19 di Indonesia.

BACA JUGA  Hari Ini Mahasiswa Demo Tolak Omnibus Law Di Istana

Mengingat demonstrasi sebelumnya, para pengunjuk rasa tidak bisa mendatangi istana presiden untuk mengajukan tuntutan mereka. Polisi yang mengamankan pergerakan massa dan membiarkan massa hanya sampai di patung kuda di Jalan Medan Merdeka Barat.

Sementara itu, Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Sambodo Purnomo Yogo, mengatakan pihaknya akan mengubah rute lalu lintas tergantung situasi demi keselamatan.
“Tergantung situasinya, kemarin juga ada demo buruh, tapi jumlahnya tidak banyak,” ujarnya.

Menurut Sambodo, pengalihan arus lalu lintas akan dilakukan saat jumlah pengunjuk rasa banyak dan mulai kemacetan volume kendaraan.
“Mungkin tidak banyak yang melakukan long march jadi kita lihat apakah perlu ditutup atau tidak,” kata Sambodo.

BACA JUGA  Tidak Tertutup Kemungkinan Ubah Omnibus Law Lewat Uji Materi di MK

Leave a Comment