Jokowi Akan Terima Draf UU Omnibus Law Dari DPR Hari Ini

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hari ini, Rabu (14/10), akan menyampaikan draf UU Omnibus law Cipta Kerja (UU Ciptaker) kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi).
Draf regulasi setebal 812 halaman itu akhirnya diselesaikan dan direvisi kemarin setelah disetujui pada sidang pleno DPR pada Senin sore, 5 Oktober 2020.

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin mengatakan RUU Ciptaker resmi menjadi milik publik setelah pihaknya menyerahkannya kepada Jokowi.

Batas waktu penyampaian UU Ciptaker berakhir pada 14 Oktober 2020, tepatnya besok pukul 00.00 WIB, sehingga UU Ciptaker akan dikirim ke Presiden dalam hal ini sebagai Kepala Pemerintahan, besok pada waktu resmi. UU ini resmi menjadi milik Presiden dan masyarakat, “kata Azis dalam jumpa pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (13/10).

BACA JUGA  KPU Tegaskan Kepada Cakada Jangan Abaikan Protokol Kesehatan

Sekadar informasi, pasca disahkannya RUU Ciptaker pada sore hari tanggal 5 Oktober, RUU Kolektif ini sempat menjadi sorotan. Pasalnya, undang-undang tersebut, yang sebagian besar ditolak oleh sejumlah tindakan di seluruh Indonesia, mengubah jumlah halaman dalam draf yang didistribusikan ke publik.

Berdasarkan catatan, setidaknya ada lima versi draf dengan jumlah halaman berbeda yang diedarkan secara publik dalam rapat paripurna setelah Omnibus law disahkan. Variasi draf terdiri dari 1.028 halaman, 905 halaman, 1.052 halaman, 1.035 halaman dan 812 halaman.

BACA JUGA  Said Aqil : Tidak Ada Dialog Dengan PBNU Soal Omnibus Law

Namun, Azis akhirnya membenarkan bahwa draf final Ciptaker yang diajukan kepada Presiden Jokowi untuk dipublikasikan di Lembaran Negara setebal 812 halaman, dengan 488 halaman berupa anggaran dasar dan sisa pernyataan.

Azis berpendapat, lebih dari satu versi naskah UU Cipta Kerja yang diedarkan ke publik setelah diratifikasi, disebabkan oleh proses koreksi penulisan format surat dan penggunaannya.
“Itu mekanisme penulisan dan edit terkait kualitas dan ukuran kertas yang diketik,” kata politikus Golkar itu.

BACA JUGA  Polisi Proses Pidana 240 Orang Terkait Aksi Demo Omnibus Law

Azis menjelaskan, makalah yang digunakan pada pembahasan tingkat pertama di DPR Baleg dan pembahasan di tingkat kedua atau rapat paripurna DPR berbeda. Menurutnya, aturan rapat paripurna mengatur tentang penulisan dengan legal paper.

“Jadi tinggi dan kurus setelah pengajuan akhir dibuat berdasarkan perumus yang ditunjuk. Sebanyak 812 halaman beserta undang-undang dan deklarasinya,” kata Wakil Ketua Umum Golkar itu.

Omnibus law UU Ciptaker sendiri menuai tentangan publik di seluruh Indonesia. Penolakan tersebut semakin masif sehingga memicu terjadinya unjuk rasa.
Pada tanggal 5 dan 7 Oktober 2020, Polri berhasil menghadang para demonstran agar tidak menggelar aksi yang sebagian besar dipimpin oleh buruh dan mahasiswa di ibu kota Indonesia. Namun, Kamis (8/10), massa tak terbendung dan berusaha mendekati Istana Presiden – setidaknya ke dua arah, yakni dari kawasan Simpang Harmoni dan Thamrin.

BACA JUGA  Demonsrtrasi Buruh Menolak Omnibus Law Akan Dialihkan Ke Istana

Sejak hari itu, kawasan Istana Kepresidenan juga berusaha didekati massa untuk menolak undang-undang omnibus law, juga selama tiga hari terakhir.

Leave a Comment