Manfaat Dan Keuntungan UU Cipta Kerja Bagi Indonesia

Undang-undang penciptaan lapangan kerja ditolak oleh publik. Undang-undang tentang penciptaan lapangan kerja terkait ketenagakerjaan dipandang berbahaya bagi pekerja dan buruh.

Jadi benarkah UU Cipta Kerja merugikan buruh? atau menguntungkan bagi Indonesia dan pekerjanya?

Direktur Eksekutif Inti Indonesia Piter Abdullah mengatakan niat pemerintah dan DPR untuk mengesahkan UU Cipta Kerja sangat bagus. Karena dalam jangka panjang undang-undang penciptaan lapangan kerja ini akan menguntungkan semua pihak.

Sebagai gambaran, undang-undang penciptaan lapangan kerja ini akan menghapus semua hal yang menghambat investasi, seperti: perizinan, terutama di daerah, dipotong. Ini berdampak baik pada investasi di Indonesia.

BACA JUGA  Demonsrtrasi Buruh Menolak Omnibus Law Akan Dialihkan Ke Istana

“Dan menurut saya saat melihatnya sangat bagus. Dan menurut saya tidak ada yang salah dengan kontennya. Tidak ada yang benar-benar buruk tentang itu,” ujarnya saat dihubungi, Selasa (13/10/2020).

Seiring dengan meningkatnya jumlah investasi di Indonesia, begitu pula calon pekerja dan mereka yang sudah bekerja. Biasanya perusahaan atau investor yang masuk ke Indonesia membutuhkan tenaga kerja untuk menjalankan usahanya di dalam negeri.

Saat pekerjaan dibuka, tingkat pengangguran juga bisa turun. Karena angkatan kerja atau pengangguran bisa terserap oleh investasi.

BACA JUGA  Buruh DKI Jakarta Demo Omnibus Law Hari Ini Ke Istana Negara

Hal tersebut juga berdampak pada kesejahteraan masyarakat Indonesia. Karena orang yang penghasilannya tidak stabil karena tidak punya pekerjaan pada akhirnya bisa meningkatkan kesejahteraannya.

Peningkatan kesejahteraan rakyat juga akan berdampak pada perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Pasalnya, daya beli masyarakat juga meningkat, padahal konsumsi rumah tangga merupakan salah satu penggerak perekonomian terbesar bagi Indonesia.

“Niat pemerintah sangat baik, karena dalam jangka panjang akan menguntungkan semua pihak. Kalau investasi meningkat, pertumbuhan ekonomi meningkat, otomatis lapangan kerja terbuka, semua orang mendapat manfaat yang baik,” ujarnya.

BACA JUGA  Polisi Proses Pidana 240 Orang Terkait Aksi Demo Omnibus Law

Kritik hanya membutuhkan cara penerapan atau pengesahan undang-undang penciptaan lapangan kerja yang dianggap terlalu terburu-buru oleh publik. Sehingga muncul persepsi masyarakat tentang adanya permainan dalam menetapkan aturan ini.

Bahkan, sebagian orang yang terlibat dalam penolakan ini juga tidak sepenuhnya mengetahui undang-undang penciptaan lapangan kerja ini. Namun karena stigma negatif tersebut, masyarakat langsung bereaksi karena merasa terancam dengan UU penciptaan lapangan kerja ini.

“Bagus saja, kalau tidak dilakukan dengan cara yang baik dengan prosesnya belum tentu diterima dengan baik. Ini masalahnya, jadi prosesnya dinilai kurang baik karena tidak melibatkan semua pihak. Bahkan meninggalkan kecurigaan Stigma muncul. ” Karena stigma terlalu menggunung, terlalu negatif, banyak orang yang belum membacanya sudah anti, ”terangnya.

BACA JUGA  Penetapan Tarif Tes Antigen Rp250 Ribu di Jawa, Rp275 Ribu Luar Jawa

Seharusnya pemerintah mengantisipasi hal itu, lanjut Piter. Pasalnya, persoalan hukum penciptaan lapangan kerja cenderung dikuasai oleh sebagian kalangan yang tidak menyukai pemerintahan saat ini.

“Belum ngerti isinya sudah enggak setuju. Jadi hal-hal seperti itu yang terjadi dan nampaknya pemerintah juga tidak antisipasi bagaimana politik juga bisa bermain. Banyak yang tidak menyukai pemerintah memboncengi ini. Memanfaatkan UU omnibus law untuk mendiskreditkan pemerintah juga,” kata Piter.

Leave a Comment