Menkopolhukam Persilahkan Uji Materi Omnibus Law Ke MK

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD mengatakan, masyarakat bisa menempuh jalur uji materi ke Mahkamah Konstitusi selain demonstrasi menentang omnibus law Cipta Kerja.

Hal ini terkait aksi massa yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Jakarta, yang menyerukan pencabutan omnibus law Cipta Kerja.
“Selain berdemonstrasi dengan baik dan tidak melanggar hukum, ketidakpuasan terhadap hukum dapat diupayakan dengan cara yang sesuai dengan konstitusi,” kata Mahfud dalam siaran pers online, Kamis (8/10) malam.

BACA JUGA  Said Aqil : Tidak Ada Dialog Dengan PBNU Soal Omnibus Law

“Bisa melalui mekanisme judicial review atau uji materi atau proses formal ke Mahkamah Konstitusi,” lanjut dia yang mantan ketua MK itu.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini juga menyatakan bahwa selain Mahkamah Konstitusi, masyarakat bisa ikut menyalurkan pendapat dan pandangannya terhadap undang-undang.

Hal tersebut dapat tersampaikan melalui penyusunan peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri atau delegasi legislatif lainnya.
Yang jelas, kata Mahfud, undang-undang yang kini menimbulkan gelombang protes dari berbagai elemen masyarakat, menurutnya, untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat. Salah satunya menciptakan lapangan kerja melalui proses birokrasi yang tidak lagi bertele-tele.

BACA JUGA  Tiga Petinggi Garuda Diperiksa Kejagung Terkait Kasus Djoko Tjandra

“Melindungi pekerja, menyederhanakan birokrasi dan upaya, serta memberantas korupsi dan pemerasan serta mencegah tindak pidana korupsi lainnya,” ujarnya.
Terkait aksi unjuk rasa, Mahfud mengatakan, pemerintah menghormati kebebasan berekspresi dan mengutarakan upaya terkait omnibus law Cipta Kerja. Hanya saja penghargaan ini diberikan asalkan semuanya dilakukan dengan damai, menghormati hak warga negara lain, dan tidak mengganggu ketertiban umum.

Mahfud, di sisi lain, mengaku menyayangkan aksi yang terjadi hari ini karena sarat dengan aksi anarkis dan vandalisme sejumlah institusi publik. Untuk itu, pemerintah akan mengambil tindakan tegas terhadap mereka yang melakukan perusakan.

BACA JUGA  Batal ke Istana, KSPI Pusatkan Mogok Nasional Di Kawasan Industri

“Demi ketertiban dan keamanan, pemerintah akan mengambil sikap tegas terhadap tindakan anarkis yang bertujuan menciptakan kekacauan dan ketakutan masyarakat,” ujarnya.
Sebelumnya, sejumlah elemen masyarakat mengaku berniat melakukan judicial review terhadap Omnibus Law di hadapan MK. Misalnya PBNU dan beberapa elemen buruh.

Leave a Comment