Hari Ini Buruh Akan Lakukan Aksi Mogok Nasional Tolak Omnibus Law

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, unsur buruh akan melakukan aksi mogok nasional mulai 6-8 Oktober 2020.
Menurut Said, aksi mogok nasional yang akan diikuti dua juta pekerja itu terkait dengan protes terhadap pengesahan Omnibus Law.

“Dasar hukum aksi mogok nasional yang akan kita lakukan adalah UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik,” kata Said dalam keterangan tertulis. Jakarta, Senin (5/10/2020).

BACA JUGA  Mulai Hari Ini DKI Jakarta Lanjutkan PSBB Jilid Ke II

Klaim ini menyatakan bahwa di antara dua juta pekerja yang mengikuti mogok nasional, sektor industri seperti bahan kimia, energi, pertambangan, tekstil, pakaian, alas kaki, mobil dan komponen, elektronik dan komponen, besi dan baja, farmasi dan perawatan kesehatan, percetakan dan penerbitan Pariwisata meliputi industri, industri semen, telekomunikasi, pekerja transportasi, pekerja dermaga, logistik, perbankan dan lain-lain.

Terkait pembagian teritorial 2 juta pekerja yang akan mengikuti aksi mogok nasional, antara lain Jakarta, Bogor, Depok, Tengerang Raya, Serang, Cilegon, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Cirebon, Bandung Raya, Semarang, Kendal, Jepara, dan Yogjakarta , Surabaya, Sidoarjo. , Gresik, Mojokerto dan Pasuruan.

BACA JUGA  Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 Akan Tetap Dilaksanakan

Selanjutnya adalah Aceh, Padang, Solok, Medan, Deli Serdang, Medium Bedagai, Batam, Bintan, Karimun, Muko-Muko, Bengkulu, Pekanbaru, Palembang, Bandar Lampung, dan Lampung Selatan.

Selain itu, aksi mogok nasional dilakukan di Banjarmasin, Palangkaraya, Samarinda, Mataram, Lombok, Ambon, Makassar, Gorontalo, Manadao, Bitung, Kendari, Morowali, Papua dan Papua Barat.

Provinsi yang akan melakukan aksi mogok nasional adalah Jawa Barat, Jakarta, Banten, Jogjakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Riau, Lampung, NTB, Maluku. Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Papua dan Papua Barat, ā€¯ujarnya.

BACA JUGA  Tenaga Kesehatan dan TNI/Polri, Prioritas Utama Vaksinasi Covid-19

Dalam aksi mogok nasional, buruh nantinya akan menolak omnibus Law UU Cipta Kerja, antara lain masih ada UMK tanpa syarat dan UMSK tidak boleh hilang, nilai pesangon tidak berkurang, tidak boleh ada kontrak tidak tetap atau Karyawan kontrak seumur hidup, tidak boleh ada outsourcing seumur hidup, jam kerja tidak boleh eksploitatif, hak liburan dan upah tidak boleh hilang, karyawan kontrak dan outsourcing harus menerima asuransi kesehatan dan pensiun.

“Sementara itu, PHK, sanksi pidana terhadap pengusaha dan TKA harus sesuai dengan isi UU Nomor 13 Tahun 2003,” kata Said.

BACA JUGA  Hari Ini Buruh Kembali Bergerak Kepung DPR, Aksi Tolak UU Cipta Kerja

Leave a Comment