5 Juta Buruh Akan Mogok Nasional Tolak Omnibus Law

Sekitar 5 juta buruh di berbagai perusahaan di 25 provinsi dan 300 kabupaten / kota menyetujui aksi mogok nasional. Hal itu dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap RUU Omnibus Law Cipta Kerja.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Said Iqbal mengatakan aksi mogok nasional akan berlangsung selama tiga hari berturut-turut. Dimulai pada 6 Oktober dan berakhir pada 8 Oktober 2020 pada sidang paripurna di DPR.

“Dalam aksi mogok nasional, kami akan menghentikan proses produksi. Dalam hal ini, para pekerja akan meninggalkan tempat produksi dan berkumpul di lokasi yang ditentukan oleh serikat masing-masing di tingkat perusahaan,” kata Iqbal dalam keterangan resmi yang dikutip , Senin. 28/9/2020).

BACA JUGA  Dolar AS Tertekan, Rupiah Menguat Pada Perdagangan Hari Ini

Pekerja yang terlibat akan mencakup beberapa sektor industri. Seperti kimia, energi, pertambangan, tekstil, pakaian, sepatu, otomotif dan komponen, elektronika dan komponen, industri besi dan baja, farmasi dan kesehatan, percetakan dan penerbitan, industri pariwisata, industri semen, telekomunikasi, pekerja transportasi, pekerja dermaga, logistik, perbankan dan lain-lain.

Sebelum pemogokan nasional, buruh juga berencana menggelar demonstrasi harian yang rencananya dimulai dari 29 September hingga 8 Oktober 2020. Pekerja juga akan melakukan aksi nasional di seluruh Indonesia pada waktu yang sama, dijadwalkan pada 1 Oktober dan 8 Oktober.

BACA JUGA  Promo Bunga KPR 5,85% Dari BCA Selama Tiga Tahun

Di ibu kota, sasaran aksi buruh adalah Istana Negara, Kantor Menteri Koordinator Perekonomian, Kantor Menteri Tenaga Kerja dan DPR. Sedangkan aksi di daerah akan dipusatkan di kantor gubernur atau DPRD setempat.

Said Iqbal menjelaskan alasan pihaknya menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Menurutnya, RUU tersebut lebih menguntungkan pengusaha.
Dia mencontohkan seperti pembebasan dari penggunaan agen tenaga kerja dan outsourcing di semua jenis pekerjaan dan tanpa batasan waktu, penghapusan Upah Minimum Kabupaten / Kota (UMSK) dan penurunan nilai pesangon.

BACA JUGA  Sekjen MUI Tanggapi RUU Cipta Kerja Yang Telah Disahkan Oleh DPR

“Sejak awal kami meminta agar perlindungan minimal pekerja dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 terkait pekerja tidak dikurangi. Namun faktanya, UU kolektif itu membatasi hak-hak buruh yang ada dalam undang-undang yang ada,” ujarnya dalam keterangan resmi. Pernyataan dikutip. Senin (28/9/2020).

Karena itu, dia meminta DPR tidak meratifikasinya pada rapat paripurna 8 Oktober. Saat rapat paripurna, puluhan ribu pekerja se-Jawa dijadwalkan menggelar aksi unjuk rasa di gedung DPR RI.
Iqbal menegaskan bahwa hampir semua serikat pekerja di Indonesia akan mengindahkan seruan mogok nasional. Bahkan tidak menghalangi pekerja yang tidak berserikat untuk melakukan pemogokan.

BACA JUGA  Ini Daftar Lengkap Tarif Baru Iuran BPJS Kesehatan per 1 Januari 2021

“Selain dari buruh, berbagai elemen juga siap untuk melakukan aksi bersama untuk menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja adalah mahasiswa, petani, nelayan, masyarakat sipil, masyarakat adat, penggiat lingkungan hidup, penggiat HAM, dan lain-lain,” ungkapnya.

Leave a Comment