Indonesia Minta Vanuatu Berhenti Campuri Urusan Papua

Indonesia mendesak Vanuatu untuk berhenti mencampuri urusan Papua. Hal itu ditegaskan Indonesia saat menggunakan hak jawab yang dilakukan diplomat Silvany Austin Pasaribu di Sidang Umum PBB.
Silvany menanggapi Perdana Menteri Vanuatu Bob Loughman, yang menuduh Indonesia melakukan pelanggaran HAM di Papua yang berlanjut hingga hari ini.

Menurut Silvany, Vanuatu terobsesi secara berlebihan dan tidak sehat dengan bagaimana Indonesia seharusnya berdagang atau mengatur negaranya sendiri. Ia menegaskan, Vanuatu bukanlah wakil rakyat Papua.

BACA JUGA  Turki Kutuk Keras Charlie Hebdo Soal Kartun Cabul Presiden Erdogan

“Anda bukan representasi orang Papua dan Anda berhenti bermimpi menjadi salah satu dari mereka,” kata Silvany.
“Saya bingung bagaimana suatu negara bisa mencoba mengajar negara lain tapi gagal mengamati dan memahami prinsip dasar Piagam PBB,” kata Silvany dalam pidatonya di akun YouTube resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa, Minggu (27/9).

Hampir setiap tahun Vanuatu mengangkat isu dugaan pelanggaran HAM di Papua di Sidang Umum PBB. Indonesia sendiri melihat Vanuatu sebagai negara yang mendukung gerakan separatis.
“Indonesia akan membela diri dari segala advokasi separatisme yang disampaikan dengan kedok kepedulian artifisial terhadap hak asasi manusia,” kata Silvany.

BACA JUGA  AS Dibayangi Ancaman Infeksi Ganda Flu dan Covid-19 Di Musim Gugur

Ia mengatakan bahwa Papua dan Papua Barat telah menjadi bagian dari Indonesia sejak tahun 1945 yang merupakan keputusan final dan tidak dapat diajukan banding. Ini juga sangat didukung oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan komunitas internasional selama beberapa dekade terakhir.

“Prinsip-prinsip piagam PBB yang jelas-jelas tidak dipahami Vanuatu adalah penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas teritorial,” katanya.

Silvany juga bertanya bagaimana Vanuatu, yang belum meratifikasi konvensi internasional tentang penghapusan diskriminasi rasial dan menandatangani perjanjian internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, mendikte Indonesia tentang masalah hak asasi manusia di Papua.

BACA JUGA  Jaksa Agung AS Mundur Usai Joe Biden Dinyatakan Menang Pilpres AS

“Kami menyerukan kepada pemerintah Vanuatu untuk memenuhi tanggung jawab hak asasi manusia kepada rakyat Anda dan dunia. Sebelum melakukan ini, harap simpan khotbah Anda untuk diri Anda sendiri,” katanya.

Vanuatu merupakan salah satu negara di Pasifik yang vokal tentang dugaan pelanggaran HAM di Papua. Vanuatu bahkan memperkenalkan tokoh separatis Papua, Benny Wenda, kepada delegasinya saat bertemu dengan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Michelle Bachelet di Jenewa Januari lalu.

BACA JUGA  Palestina Mengutuk Keras Hubungan Diplomatik Bahrain dan Israel

Perdana Menteri Vanuatu Bob Loughman sebelumnya mengatakan dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Papua menjadi perhatian khusus negara-negara Pasifik, yang meminta Indonesia untuk mengizinkan Dewan Hak Asasi Manusia PBB mengunjungi Papua.

Namun, menurut Loughman, pemerintah Indonesia tidak menanggapi himbauan tersebut. “Saya minta pemerintah Indonesia menanggapi tuntutan para pemimpin Pasifik,” ujarnya.

Ini juga bukan pertama kalinya Vanuatu mengangkat masalah Papua pada pertemuan PBB. Pada sesi rutin ke-34 Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada 2017, Vanuatu dan enam negara lainnya menyuarakan kekhawatiran tentang dugaan marginalisasi dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Papua.

BACA JUGA  Israel Dan Uni Emirat Arab Bentuk Sekutu Melawan Iran

Leave a Comment