Mendagri Sarankan APD Dan Masker Jadi Alat Peraga Kampanye

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menilai, meningkatnya kasus positif Covid-19 dan dampak sosial ekonomi pandemi ini harus menjadi tema utama Pilkada 2020 yang disorot di setiap tahapan. Dengan cara ini, seluruh calon unggulan daerah (cakada) dapat memberikan kontribusi positif untuk mengatasi Covid-19, membantu UMKM, menyelesaikan pengangguran, PHK dan masalah penting lainnya.

“Masalah ini adalah strategi yang mempengaruhi operasi dan taktik para peserta di lapangan. Komunitas dipandu oleh topik ini. Mereka akan mencari eksekutif yang bisa mengatasi pandemi Covid-19 atau bisa mengendalikan pandemi Covid-19 dan dampak sosial ekonominya, ”usul Tito, Senin, saat rapat kerja Komisi II (Raker) DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. 21,9 .2020).

BACA JUGA  Kian Bertambah, 130 Dokter Di Indonesia Meninggal Akibat Covid-19

Namun, Tito melihat gaya sosialisasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih menggunakan cara lama. Untuk itu, dia menyarankan untuk mengganti dukungan kampanye pemilu (APK) dengan objek yang dapat mencegah atau bahkan memutus rantai penularan Covid-19.

“Masker misalnya, jadi sebaiknya masker dengan pasangan nomor urut tidak hanya disetujui, wajib hand sanitizer dengan calon nomor urut. Ini otomatis mengarah pada distribusi alat pelindung yang masif,” kata Tito.

Menurut mantan Kapolri, dengan konsep seperti itu, pilkada akan sangat membantu pemerintah dalam mengontrol penularan. Misalnya dengan membagikan 100.000 alat pelindung diri dari setiap peserta, akan 70 juta APD tambahan kepada masyarakat.

BACA JUGA  Sebulan Usai Positif Covid-19, Arief Budiman Masih Jalani Isolasi Mandiri

“Teman-teman peserta dan tim sukses mereka sebenarnya bisa menjadi agen yang membagikan properti secara besar-besaran dari pintu ke pintu, dan minat mereka adalah mempromosikan pilihan yang mereka usung,” katanya.

Di sisi lain, lanjut Tito, negara dan pemerintah mendapat manfaat dari sosialisasi dan distribusi APD. Untuk itu, hal itu harus diatur dalam PKPU yang mengurangi potensi keramaian. Begitu pula, topik perdebatan haruslah pandemi Covid-19 dan dampak sosio-ekonominya.

“Masyarakat akan melihat daerah-daerah yang mengalami peningkatan (kasus Covid-19). Otomatis peserta incumbent bisa dirugikan karena mendapatkan citra yang buruk,” kata Tito.

BACA JUGA  Bupati Bangka Tengah Meninggal Dunia Akibat COVID-19

Sementara itu, calon penantang sebenarnya bisa punya ide jika ia menjadi pemimpin daerah, seperti apa kesepakatannya dan dampak sosial ekonomi apa yang akan ditimbulkannya. Karena ini menjadi tantangan bagi semua pihak, tidak hanya bagi kepala daerah, tetapi juga bagi pemerintah pusat dan juga dunia.

Leave a Comment