DKPP Terima 50 Petisi Tunda Pilkada Hingga Pandemi Covid-19 Usai

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengaku telah menerima lebih dari 50 petisi dari masyarakat yang menyerukan agar Pilkada 2020 ditunda. Tak lepas dari pandemi virus corona yang belum usai.
Anggota DKPP Alfitra Salamm mengatakan, kelompok masyarakat yang mengajukan petisi menginginkan pilkada ditunda hingga pandemi virus corona benar-benar berakhir.

“Bahkan Komnas HAM sudah mengeluarkan rekomendasi penundaan Pilkada 2020, karena berdampak pada hak hidup masyarakat,” kata Alfitra saat menjadi pembicara pada diskusi online, Jumat (18/9).
Alfitra sendiri menilai usulan penundaan pilkada sulit dilaksanakan. Salah satunya, biaya pilkada akan naik jika ditunda lagi.

“Saat pandemi Covid-19, biaya pilkada naik lima kali lipat. Kalau ditunda akan semakin mahal,” kata Alfitra.
“Kalaupun ditunda, baru hari pemilihan (9 Desember). Tahapan lainnya akan tetap berjalan seperti biasa,” imbuhnya.

Menurut Alfitra, Pilkada bisa terus dilakukan selama protokol kesehatan benar-benar dilaksanakan. Dia meminta pemerintah dan KPU mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran protokol.
Jika tidak, tekanan untuk menunda pemilu akan semakin besar karena dikhawatirkan kasus positif virus corona meningkat di Indonesia.

“Kuncinya hanya protokol Covid. Bagaimana seharusnya protokol Covid ini diikuti,” ujarnya.

Sementara itu, Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo mengaku siap mengambil keputusan pengambil kebijakan terkait kemungkinan penundaan Pilkada 2020. Pemerintah Kota Solo telah berusaha menegakkan protokol Covid-19 sesuai instruksi pemerintah pusat.

“Yang berwenang akan menentukan penundaan KPU dan pemerintah pusat atau tidak. Kapan saya siap kapan saja,” ujarnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *