Pembayaran Cicilan KPR Dibebaskan Karena Dampak Pandemi Corona

Pemerintah terus merilekskan warga yang terdampak pandemi Covid-19. Salah satu usulan program baru yaitu Biaya Pembebasan Hak Atas Tanah dan / atau Bangunan (BPHTB) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), akan dibiayai oleh pemerintah pusat.

Selain itu, ada juga payment hollyday (bebas pembayaran pokok dan bunga KPR maksimal Rp 500 juta), pembebasan PPh BPHTB berupa RS dan RSS (dari 5% menjadi 1%) dan suku bunga rendah untuk kredit konstruksi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan usulan tersebut akan dibahas kembali oleh tim pelaksana, Satgas PC-19 dan Satgas PEN serta dikoordinasikan dengan Departemen Keuangan.

“Selain bunga pinjaman konstruksi yang rendah, tim pelaksana, satgas PC-19 dan satgas PEN akan segera diselesaikan dan dikoordinasikan dengan Departemen Keuangan,” kata Airlangga dalam jumpa pers virtual, Jumat (18/9/2020).

Ia juga mendukung penegakan hukum dan penerapan disiplin protokol kesehatan di daerah, serta pelaksanaan Operasi Justisi. “Pengenaan sanksi pidana ini membutuhkan perangkat hukum berupa Perpu yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga.

Sebagai informasi, berdasarkan data Dirjen Bina Pelayanan Kesehatan, PHEOC dan BPS per 17 September 2020, terdapat 103.209 suspek Covid-19 kasus, sedangkan 164 kasus (kemungkinan) (periode 9-16 September 2020).

Sedangkan sampel yang diuji dengan RT PCR + TCM berjumlah 2.769.924 dan uji negatif 1.419.696. Dengan total populasi 273.492.454 orang, rasio tes PCR + TCM adalah 10.128 tes per 1 juta populasi.

Dari 232.628 kasus yang dikonfirmasi, dari jumlah tersebut 56.720 yang dirawat dan kasus diisolasi atau hingga 166.686 kasus pulih ( recovery rate nasional 71,65%).

Sedangkan jumlah kasus meninggal dengan konfirmasi Covid-19 sebanyak 9.222 (CFR 3,96). Jadi dibandingkan kasus global, angka kematian di Indonesia masih lebih tinggi 0,8%. (Sumber: Desk Report, Ditjen P2P).

Mengenai persentase angka kesembuhan, ada 17 provinsi yang persentasenya di atas rata-rata nasional. Dari 8 provinsi penyumbang kasus aktif terbanyak, terdapat 3 provinsi yang angka kesembuhannya di bawah rata-rata nasional, yaitu Jawa Tengah (63,28%), Sumatera Utara (59,55%), dan Jawa Barat. (55,51%)).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *