Arief Budiman Positif Covid-19 di Tengah Tuntutan Penundaan Pilkada

Pemilihan Kepala Daerah 2020 (Pilkada) akan berlangsung serentak pada bulan Desember. Berbagai seruan bermunculan baru-baru ini untuk menunda pelaksanaan Pilkada seiring dengan meningkatnya jumlah kasus virus corona (COVID-19).
Di tengah seruan agar Pilkada ditunda, ada kabar mengejutkan dari penyelenggara pemilu, KPU. Ketua KPU Arief Budiman dinyatakan positif terkena Corona.

Ini ditemukan selama tes usap yang dilakukan pada 17 September. Awalnya, ujian dijadikan syarat untuk menghadiri pertemuan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Tanggal 16 September saya lakukan rapid test dengan hasil non reaktif. Tanggal 17 September saya lakukan night swab test untuk dijadikan prasyarat menghadiri rapat di Istana Bogor tanggal 18 September dengan hasil positif. kata Arief dalam keterangan tertulisnya, Jumat (18 September 2020).

Akibatnya, Arief tidak bisa hadir dalam pertemuan dengan Jokowi. Rapat tersebut diwakili oleh anggota KPU lainnya.
“Partisipasi rapat selanjutnya akan diwakili oleh anggota KPU,” ujarnya.

Arief saat ini dalam isolasi mandiri. Dia bilang dia tidak memiliki gejala.
“Kami mulai melakukan karantina sendiri pada 18 pagi karena tidak ada gejala, batuk, demam, pilek, atau sesak napas,” ujarnya.

Tak hanya Arief, salah satu Komisioner KPU, Evi Novida Ginting, sebelumnya dipastikan positif COVID-19. Evi positif tanpa gejala. Evi saat ini dalam isolasi independen di rumah tetapi masih aktif bekerja secara online.

Sebelumnya, Gubernur Banten Wahidin Halim pernah melontarkan salah satu tuntutan agar Pilkada 2020 ditunda jika kasus Corona atau COVID-19 terus meningkat. Ada empat wilayah di wilayahnya, yakni Pandeglang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Serang, dan Kota Cilegon yang menyelenggarakan Pilkada.

“Kalau saya usulkan, diasumsikan kondisi September masih seperti itu. Oktober (Pilkada) dianggap diundur,” kata Wahidin kepada detikcom, Jumat (18/9/2020).

Pasalnya, Pilkada berpotensi untuk mobilisasi dan mobilisasi massa. Belum lagi, jika tidak menggunakan protokol kesehatan ketika massa yang berkampanye termasuk dalam TPS.

Selain itu, Komisite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) meminta agar Pilkada 2020 ditunda.Pasalnya, Komite I DPD RI prihatin dengan kasus virus corona (COVID-19) yang sedang terjadi di Indonesia. masih meningkat.

Wakil Ketua Komite I DPD RI Ir H Djafar Alkatiri mengakui permintaan penundaan tersebut merupakan keputusan bersama berdasarkan keputusan Komite I dan juga disepakati dalam rapat paripurna. Komite I, kata Djafar, tidak ingin Pilkada menjadi penyebab munculnya klaster baru di Indonesia.

Artinya ini juga berdampak pada 105 juta pemilih, sehingga kekhawatiran kita akan mengarah pada cluster baru, karena setiap TPS memiliki 500 pemilih, kata Anggota DPD RI asal Sulut, Senin (14/9/2020).

Pertimbangan kedua, kata Djafar, soal undang-undang tahapan Pilkada di Indonesia yang belum “bersahabat” dengan COVID-19. Misalnya melalui e-voting seperti di Korea Selatan.

“Dan undang-undang mereka bisa diterima dengan protokol COVID-19. Ada e-voting, kita bisa kirim email, kita tidak, jadi Pilkada kita pasca-konflik 2020 ini masih menggunakan undang-undang yang sama dengan pasca konflik 2019. Karena Pilkada sangat berbahaya, ”kata Djafar.

Pemerintah pun menanggapi usulan penundaan tersebut. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md mencatat penundaan Pilkada 2020 sulit diwujudkan karena berbagai alasan.

“Masalah COVID-19 bisa diselesaikan kalau kita disiplin. Tapi banyak yang lalai dan tidak disiplin, sehingga dianjurkan Pilkada ditunda tahun depan. Harus masuk Prolegnas, hanya bisa dengan Perppu yang Perppu itu tergantung KPU mau mengusulkan atau tidak, “kata Mahfud dalam diskusi online Kelompok Kajian Demokrasi Indonesia (KSDI) bertajuk” Evaluasi 6 bulan dan proyeksi 1 tahun penanganan COVID-19 di Indonesia ” pada hari Sabtu (12 September). 2020).

Mahfud mengatakan usulan penundaan pilkada serentak kembali sulit dilaksanakan karena perubahan undang-undang membutuhkan waktu. Selain itu, penerbitan Perppu juga membutuhkan persetujuan DVR dan tidak perlu persetujuan.

“Kemarin kan KPU dan DPR sepakat tunda, lalu presiden keluarkan Perppu-nya sehingga ketika dibahas lagi di DPR selesai, tidak ribut. Kalau presiden mengeluarkan sepihak juga kalau DPR menolak celaka itu, sudah telanjur batal, ditolak,” ungkap Mahfud.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *