Pemerintah Dan DPR Tak Permasalahkan Konser Saat Bahas PKPU

Pemerintah dan seluruh fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat disebut pernah menyetujui Undang-undang Nomor 10 Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tahun 2020, ketika masih berupa rancangan untuk menyetujui konser kampanye di tengah pandemi virus corona (Covid-19).

Kesepakatan itu dicapai dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar Komisi II DPR RI pada Senin (24/8) di kompleks parlemen di Jakarta. Saat itu, KPU menyampaikan revisi tiga regulasi, salah satunya PKPU Nomor 6 Tahun 2020, yang kemudian disahkan menjadi PKPU Nomor 10 Tahun 2020.

Saat itu, perwakilan dari sembilan fraksi ikut ambil bagian. Pemerintah diwakili oleh Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik dan Dirjen Politik dan Pemerintahan di Kementerian Dalam Negeri Bahtiar.

Lalu ada beberapa komisioner KPU seperti Arief Budiman, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi dan Evi Novida Ginting. Ada pula Ketua Bawaslu Abhan dan anggota Bawaslu Rahmat Bagja.
“Komisi II DPR RI sudah menyepakati nota bersama Kementerian Dalam Negeri,” kata anggota DPR RI dari kelompok parlemen PKS, Mardani Ali Sera, yang memimpin rapat saat itu.

Di akhir pertemuan disepakati empat catatan antara Kementerian Dalam Negeri dan Komisi II DPR RI. Namun, tidak ada satu catatan pun yang melarang penyelenggaraan konser atau kegiatan kampanye lain yang mengundang keramaian.

Petunjuk pertama, KPU diminta memberikan ruang yang adil kepada seluruh calon kepala daerah dengan menerapkan aturan yang membatasi jumlah peserta dan durasi semua jenis kegiatan kampanye.
Kedua, KPU harus memastikan bahwa publik mengetahui materi kampanye dan profil pemimpin daerah secara lengkap dan terbuka. Ketiga, KPU diminta memastikan pelaporan dana kampanye transparan dan kredibel.

“Mohon tetap perhatikan semua kontribusi anggota Komisi II FREP RI kepada PKPU dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Pilkada Lanjutan 2020,” kata Mardani membacakan poin keempat FREP dan catatan pemerintah.

Sebelumnya, Pasal 63 ayat (1) PKPU Nomor 10 Tahun 2020 menyulut kontroversi. Artikel ini mengatur berbagai jenis kampanye di tengah pandemi Covid-19, termasuk unjuk rasa, seni pertunjukan, panen, konser musik, jalan-jalan atau bersepeda, kompetisi, bazar atau donor darah, dan ulang tahun partai politik.

Aturan itu dikritik oleh banyak kelompok, termasuk anggota parlemen dan pemerintah. Kementerian Dalam Negeri yang sempat menyetujui DPR di Komisi II DPR, kini meminta KPU mencabut aturan itu.

“Dinas Dalam Negeri sudah meminta KPU mewaspadai kondisi pandemi. Ada poin atau pasal yang kami yakini penting untuk disingkirkan sama sekali, seperti konser dan lain-lain. Sepertinya kami dorong agar mereka segera diberantas. ” ”, kata Kepala Pusat Informasi Kementerian Dalam Negeri Benni Irwan saat dihubungi, Kamis (17/9).

Komisioner II DPR RI Zulfikar Ass mengaku luput dari pihaknya. Mereka tidak menyangka aturan itu ada saat mengesahkan draf revisi PKPU 6/2020.
“Nah, saat itu kami akui kami tidak terlalu fokus ya. Iya [tidak terlalu fokus]. Saat keluar itu kami,” kata Zulfikar, Kamis (17/9).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *