Kota Medan Dan Batam Sangat Rawan Konflik Pilkada 2020

Hasil pemetaan sementara Polri menunjukkan bahwa Kota Medan, Sumatera Utara, dan Batam, Kepulauan Riau tergolong sangat rawan konflik Pilkada berdasarkan Indeks Kerentanan Potensi (IPK).
Berdasarkan data yang didapat, hanya ada dua wilayah penyelenggara Pilkada Serentak 2020 yang masuk dalam kategori sangat rawan yaitu Medan dan Batam. Daerah lain diklasifikasikan sebagai rentan dan kurang rentan.

Daerah tingkat kota lainnya yang tergolong rawan adalah Binjai, Ternate, Palu, Pematangsiantar, Makassar, Samarinda, Kepulauan Tidore, Sungai Penuh, Tangerang Selatan, dan Balikpapan.
Di tingkat kabupaten, Mamuju, Tapanuli Selatan, Nabire, Manokwari, Dompu, Pegunungan Bintang, Supiori dan Nias Selatan masuk dalam kategori terancam versi polisi.

Di tingkat provinsi ada dua kategori, rawan dan kurang rawan. Wilayah yang masuk dalam kategori rawan adalah Jambi, Bengkulu, Sulawesi Tengah, dan Kalimantan Utara.
Wilayah yang termasuk dalam kategori kurang rawan antara lain Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kepulauan Riau, dan Sulawesi Utara.

“Ini (pemetaan Polri) masih dinamis. Oktober pasti ada perubahan,” kata Wakil Kepala Operasi Polri Irjen Imam Sugianto saat dihubungi Rabu, 16 September 2018.

Sebelumnya, Kepala Biro Penerangan Polri Brigjen Awi Setiyono mengumumkan pihaknya menggunakan berbagai alat ukur untuk mengidentifikasi kerentanan daerah. Penugasan tersebut melalui proses perhitungan yang cermat dari berbagai sumber.

Awi mengatakan, ada lima dimensi, 17 variabel, dan 118 indikator yang menjadi pertimbangan polisi dalam pembuatan peta.

Potensi celah keamanan juga bergantung pada sifat dari masing-masing wilayah. Berdasarkan pengukuran tersebut, Polri mencatat masalah dan melaksanakannya. Ini mencegah gangguan keamanan dan ketertiban umum (kamtibmas) selama Pilkada. Berikut ini indikator dimensi Pilkada Serentak Polri 2020.

1. Dimensi penyelenggara atau KPUD

Profesionalitas penyelenggara indikatornya adalah KPU memihak paslon kemudian anggaran tidak cukup, anggota KPUD pernah mendapatkan sanksi dan lain-lain.
Profesionalitas Bawaslu atau Panwas indikatornya antara lain, anggota Bawaslu atau panwas memihak paslon, anggaran tidak cukup, kurangnya dukungan protokol kesehatan dan lain-lain.
Profesionalitas pengamanan indikatornya diantaranya adalah tidak membuat rencana pengamanan,tidak membuat pengamanan kontijensi, rencana pengamanan tidak sesuai dengan protokol kesehatan dan lain-lain.

2. Dimensi peserta ada 5 variabel

Potensi konflik calon, indikatornya adalah sikap fanatik dari kader parpol, simpatisan dan ormas.
Dukungan ASN indikatornya adalah ASN terlibat pengajuan paslon dan sanksi Bawaslu pada ketidaknetralan ASN.
Dukungan partai indikatornya adalah konflik antar partai pendukung, konflik internal parpol dan pelanggaran parpol misalnya mencuri start.
Politik uang atau sarana prasarana indikatornya, partai pendukung membagi-bagikan uang sembako atau bansos.
Politik identitas indikatornya, paslon partai pendukung untuk masyarakat menggunakan isu sara dan isu anti komunis.

3. Dimensi partisipasi masyarakat ada dua variabel

Partisipasi masyarakat indikatornya, masyarakat takut ikut Pilkada karena Covid-19, partisipasi masyarakat rendah dan masyarakat cenderung golput.
Pengaruh paslon indikatornya adalah mobilisasi masyarakat oleh partai pendukung yang menimbulkan konflik, kemudian paslon memprovokasi masyarakat untuk anarkis, paslon memanfaatkan konflik untuk memperoleh suara dan lain-lain.

4. Dimensi potensi gangguan kamtibmas ada empat variabel

Sejarah konflik, di antaranya konflik antar pendukung pada Pilkada sebelumnya, sejarah konflik antar paslon dan lain-lain.
Kondisi geografis, indikatornya adalah wilayah sulit dijangkau, misalnya pegunungan, pulau, daerah terpencil kemudian konflik batas wilayah dan lain-lain.
Media, indikatornya hoaks, kampanye negatif, ujaran kebencian, tidak netral dan lain-lain.
Karakteristik masyarakat indikatornya, masyarakat mudah terprovokasi, kesadaran politik rendah, masyarakat hanya patuh pada hukum agar dan lain-lain.

5. Dimensi ambang gangguan ada tiga variabel

Potensi kriminalitas indikatornya, wilayah kategori rawan kriminal, kesenjangan ekonomi menonjol, banyak PHK akibat Covid-19, pengangguran tinggi dan lain-lain.
Administrasi kependudukan di kantornya di antaranya penyelesaian e-KTP banyak tertunda, masyarakat/penduduk belum memiliki e-KTP, wilayah tidak diakui sebagai bagian administrasi kota atau kabupaten dan lain-lain
Gangguan Kamtibmas indikatornya, timbul konflik sosial yang berimplikasi konvergensi, adanya kejahatan baik itu implikasi separatis, muncul kejahatan sosial residivis dampak Covid-19 dan lain-lain.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *