Permintaan Pengusaha Kepada Pemerintah DKI Terkait PSBB Total

Pengusaha mengajukan sejumlah permintaan untuk menerapkan pembatasan sosial skala besar (PSBB) yang telah diperketat oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Yang pertama adalah membatasi jumlah orang yang bekerja dari kantor hingga maksimal 25%.

Shinta Widjaja Kamdani, wakil ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), mengatakan pengusaha membutuhkan waktu untuk mewujudkannya. Saat ini para pemilik bisnis sedang melakukan penyesuaian setelah mendapatkan dasar-dasar penerapan regulasi kemarin.

“Jadi perlu waktu untuk mensosialisasikannya ya. Sekarang sedang dilaksanakan,” ujarnya saat dihubungi, Senin (14/9/2020).
Dia memastikan aturan itu segera diterapkan oleh para pengusaha.

“Melalui asosiasi, kami juga sudah berpesan kepada perusahaan untuk mengikutinya. Oleh karena itu, rencana kerja mereka disesuaikan agar bisa sesuai dengan aturan main yang ada,” ujarnya.

Namun untuk sementara, dia meminta waktu menyesuaikan diri dengan regulasi baru. Persyaratan maksimal untuk karyawan yang bekerja dari kantor sebesar 25% berlaku untuk area bisnis non esensial. Sekarang ada 11 sektor utama di mana hingga 50% karyawan mereka di kantor diberi konsesi.

Selanjutnya, ada risiko gedung ditutup jika ada karyawan yang positif Corona.
Pengusaha menolak sanksi penutupan gedung perkantoran selama 3 hari jika terdeteksi kasus positif virus corona (COVID-19).

Anies menegaskan, penutupan tidak hanya dilakukan di area perkantoran yang terdeteksi kasus positif virus corona, tapi juga di satu gedung perkantoran secara keseluruhan. Inilah yang membuat para pemilik bisnis berselisih. Hal ini dikarenakan biasanya terdapat banyak perusahaan dalam satu gedung perkantoran.

“Misalnya, jika kita mengatakan sebuah bangunan (katakan) berapa lantai yang dimiliki bangunan tersebut. Misalnya, jika Anda memiliki bangunan dengan luas yang luas, katakanlah 50 lantai, Anda tidak dapat membayangkan satu orang dengan COVID yang semuanya harus menutup satu bangunan. Ya, itu bisa menjadi sesuatu yang tidak mudah, ”ujarnya. Shinta.

Secara umum, dia setuju perkantoran perlu ditertibkan untuk mencegah penyebaran virus corona. Ia juga merekam pemberitaan ancaman Anies agar seluruh penghuni kantor paham akan pentingnya mengikuti protokol kesehatan.

Namun, dia berharap sanksi disipliner tersebut dipertimbangkan kembali. Usulannya, penutupan hanya dilakukan di wilayah yang ditemukan kasus positif virus corona alias bukan gedung.
“Mohon diperhatikan pelaksanaannya, harus masuk akal. Jadi kalau bangunan 50 lantai seseorang kena COVID-19, bangunan 50 tingkat harus ditutup, ini juga harus diperhitungkan,” terangnya.

Dan dia mengingatkan, di dalam gedung perkantoran bisa saja ada perusahaan yang menangani kebutuhan dasar manusia (essential sector). Jika harus ditutup juga, sayang.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *