Sangsi Denda Bagi Warga Dan Pengusaha Yang Membandel PSBB DKI

Pemprov DKI Jakarta mulai memberlakukan denda progresif terhadap warga yang melanggar aturan Protokol Kesehatan, sesuai dengan pelaksanaan Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) pada Senin (14/9).
Pengenaan denda progresif ini sejalan dengan Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penggunaan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

“Ya, tentu akan terus kami penegakan, karena otomatis berlaku sejak sanksi progresif di Pergub 79 diberlakukan,” kata Arifin, Ketua Satpol PP DKI Jakarta, Arifin saat dikonfirmasi, Senin (14/9).

BACA JUGA  Tadi Malam Warga Jakarta Mendengar Suara Dentuman Misterius

Dalam Pergub Nomor 79 Tahun 2020, pelanggaran penggunaan masker berulang-ulang selama 120 menit diancam sanksi kerja sosial atau denda Rp 500.000. Pekerjaan sosial berkali-kali dikenai sanksi selama 180 menit atau denda Rp 750 ribu; dan diulang tiga kali hingga kemudian dihukum kerja sosial selama 240 menit atau denda Rp. 1 juta.

Sanksi progresif juga berlaku bagi pelaku ekonomi. Perusahaan yang berulang kali melakukan pelanggaran akan dikenakan denda sebesar Rp. 50 juta sekali, dua kali lipat Rp 100 juta dan tiga kali lipat Rp 150 juta.

BACA JUGA  Calon Pengantin Dan Ibu Melahirkan Di Sumbar Diwajibkan Tes Swab

Selain itu, sanksi progresif tidak hanya berupa denda. Sanksi sosial juga bisa diberikan secara bertahap.

“Sanksi sosial tetap kita berikan waktunya, kan kita sesuai Pergub bisa diprogresifkan, bisa 2 jam dia menyapu bersihin saluran segala macam,” jelas Arifin.

Arifin mengatakan, saat ini aplikasi Jak APD (Jakarta Mengawasi Peraturan Daerah) sudah tersedia. Nantinya, petugas Satpol PP di lokasi bisa menggunakan aplikasi tersebut untuk mengetahui apakah pelaku telah melanggar aturan protokol pencegahan Covid-19 atau tidak.

BACA JUGA  Seorang Anggota DPRD Padang Pariaman Wafat Terpapar Covid-19

Ia pun menegaskan dengan berlakunya seluruh PSBB ini, Pemprov DKI Jakarta tidak lagi mensosialisasikan aturan mengenakan denda.

“Sosialisasi sudah tidak ada lagi, masa sosialisasinya sudah berakhir, sudah cukup lama masa sosialisasinya. Sekarang kita ajak semua warga berkomitmen untuk disiplin, kalau dilanggar kita tetap bertindak tegas,” kata Arifin.

Selama ini seluruh PSBB, petugas Satpol PP akan terus memantau operasional kantor. Selain itu, perkantoran tetap boleh beroperasi, meski regulasi berkapasitas 25 persen dari kapasitas normal.

BACA JUGA  Maluku Barat Daya Diguncang Gempa M 5,5 Tidak Berpotensi Sunami

“Satpol PP memiliki kewenangan untuk mengawal SK Gubernur Nomor 88, saat ini baik di perkantoran maupun di sektor lain yang perkantorannya hanya diberikan 25 persen dari aturan,” ujarnya.
Sebagai informasi, PSBB Jakarta diperketat lagi karena PSBB transisi tak mampu menekan penularan Covid-19 di Ibu Kota Indonesia.

Leave a Comment