Idrus Marham Bebas Setelah Jalani Hukuman 2 Tahun

Mantan Sekretaris Jenderal (sekjen)Partai Golkar Idrus Marham akhirnya bisa menghirup udara segar usai resmi keluar dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas I Cipinang, Jakarta Timur. Idrus dibebaskan dari Lapas Cipinang pada Jumat (9 November 2020).

“Bebas Murni 11 September 2020. (Idrus Marham) dibebaskan dari Lapas Kelas I Cipinang pada 11 September 2020,” kata Rika Aprianti, Direktur Humas dan Publikasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM, tentang mereka pesan singkat.

Idrus Marham divonis kasus suap terkait proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1. Ia dinyatakan bersalah menerima suap dari pengusaha Johanes Kotjo terkait proyek PLTU Riau-1.

BACA JUGA  Harga Mulai 450 Ribu, RS di Yogyakarta Mulai Tawarkan Vaksin COVID-19

Awalnya, Idrus Marham divonis tiga tahun penjara dan denda Rp 150 juta subsider dua bulan penjara tingkat pertama atau di Pengadilan Tipikor Jakarta. Hakim Pengadilan Tipikor memvonis Idrus Marham karena menerima suap terkait proyek PLTU Riau-1 bersama Eni Maulani Saragih.

Idrus Marham kemudian mengajukan banding melalui pengacaranya, namun justru menaikkan hukumannya menjadi 5 tahun penjara di Pengadilan Tinggi DKI. Idrus kemudian lakukan banding ke Mahkamah Agung dan dikabulkan.

Mahkamah Agung mengurangi hukuman penjara Idrus Marham dari lima menjadi dua tahun. Vonis tersebut diputuskan pada 2 Desember 2019 oleh ketua majelis hakim Suhadi dan dua hakim Krisna Harahap dan Abdul Latief.

BACA JUGA  Apa Perbedaan Status Darurat Covid-19 Antara PSBB Dan PSBM

Jangka waktu hukuman: 2 tahun, berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tingkat kasasi, 2 Desember 2020, No. 3681 K / PID. SUS / 2019, telah dibayarkan denda Rp50 juta pada 3 September 2020 “, jelas Rika.

Saat diperiksa, Majelis Hakim Mahkamah Agung menemukan pasal 11 UU Tipikor telah menerapkan Idrus Marham dengan lebih tepat. Pasalnya, Idrus telah menggunakan pengaruh kekuasaannya sebagai Plt Ketua Umum Golkar untuk memutakhirkan progres proyek tersebut melalui mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih.

BACA JUGA  Mulai Hari Ini DKI Jakarta Lanjutkan PSBB Jilid Ke II

Leave a Comment