Apa Perbedaan Status Darurat Covid-19 Antara PSBB Dan PSBM

Setelah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengumumkan bahwa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) akan diberlakukan, muncul dorongan untuk pembatasan sosial berskala mikro (PSBM). Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito menjelaskan perbedaan keduanya.
“Intinya mikro itu lebih kecil dari ukurannya. Bisa provinsi, bisa kabupaten / kota,” kata Wiku saat dihubungi, Jumat (9/11/2020).

PSBB yang dilaksanakan, menurut Wiku mencakup wilayah yang cukup luas, misalnya provinsi hingga kota. Gubernur atau walikota juga mengusulkan PSBB.
“Selama ini PSBB skala besar bisa diusulkan oleh gubernur atau bupati / walikota sehingga skalanya bisa provinsi, bisa kabupaten, bisa kota,” ujarnya.

Wiku mengatakan bahwa PSBM belum memiliki regulasi. Namun implementasi PSBM bisa dilakukan di tingkat kecamatan untuk RT.
“Ya mikro itu lebih kecil dari itu, maksudnya walaupun belum ada aturannya. Tapi intinya implementasinya karena di wilayah yang luas misalnya kota apalagi kota besar sebenarnya bisa terdiri dari kecamatan, Kelurahan, RW, RT, “ujarnya.

PSBM, kata Wiku, bisa dilakukan dengan kasus di satu kecamatan tertentu. PSBM dapat dilakukan dengan hati-hati jika didukung oleh akuisisi data dan sistem infrastruktur yang kuat.

“Mikro itu pembatasan di kecamatan tertentu yang ada kasus, nanti bisa ke kelurahan. Ini bisa terjadi bila datanya cukup lengkap. Artinya infrastruktur pemerintah dan prasarana kesehatan sudah cukup baik sehingga pembatasan dimungkinkan. ” berada dalam skala yang lebih kecil. Infrastruktur ini juga termasuk infrastruktur. Dukung ya misalnya pasar, yang utama kebutuhan logistiknya, ”kata Wiku.

“Nah, jadi misalkan klaster, misalkan ada kasus klasternya pabrik dan itu di kecamatan tertentu, sudah, di situ saja, nggak usah kemana-mana. Maksudnya mikro itu, itu, biar cepat selesai, nggak kena yang lainnya, lainnya nggak ada masalah, nggak usah ikut,” imbuhnya.

Sebelumnya, wacana Mikro PSBB (PSBM) mendapat respon positif dari Presiden Joko Widodo. Pernyataan Jokowi tentang PSBM itu disampaikan pada Kamis (9/10) dalam pertemuan dengan Kepala Bagian Media. Jokowi, kata juru bicara Presiden Fadjroel Rachman, menilai PSBM lebih efektif dalam mengimplementasikan protokol kesehatan.

“Saya bersama Presiden kemarin (Kamis, 9 Oktober). Dia menekankan bahwa berdasarkan pengalaman empiris dan pendapat ahli sepanjang pandemi COVID-19, pembatasan sosial di mikro dan komunitas lebih efektif dalam menerapkan protokol kesehatan yang disiplin” , jelas Fadjorel, Jumat (11) / 9/2020).

Prasetio Edi Marsudi, Ketua DPRD Jakarta, juga mendorong Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberlakukan PSBM. Prasetio mengatakan, pembatasan yang lebih ketat saat ini lebih penting.

“Karena kawasan di zona merah ini berbahaya jika tidak dijaga. Jakarta sudah lama berada di zona merah. Yang terpenting di sini PSBB mikro dengan pengawasan di RT,” kata Prasetio dalam surat penjelasannya. Jumat (10/9).

Prasetio meminta Pemprov DKI Jakarta menetapkan kawasan zona merah untuk tingkat RT. Dengan cara ini, pengendalian bisa dilakukan dengan lebih detail. Prasetio juga meminta Pemprov DKI Jakarta terus bekerja sama dengan TNI Polri untuk mengawasi kawasan zona merah tersebut.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *