Sanksi Tegas Bagi Anggota POLRI Yang Tidak Netral

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Awi Setiyono mengatakan, seluruh aparat kepolisian harus netral dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pilkada serentak 2020.

Menurutnya, netralitas aparat kepolisian sesuai dengan dasar hukum netralitas, termasuk TAP MPR RI nomor: VII / MPR / 2000 terkait peran TNI-Polri, UU No 2 tahun 2002 tentang Polri.
“Dalam Pilkada serentak 2020, polisi harus netral,” kata Awi, Jumat 11 September 2020.

Selain itu, Kapolri memuat Ordonansi Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Surat Edaran Kapolri Nomor SE / 7 / VI / 2014 tentang Pedoman Netralitas Aparat Kepolisian dalam Pemilu dan Pemilukada.

BACA JUGA  Besok Habib Rizieq Shihab Akan Penuhi Panggilan Polda Metro Jaya

Dalam pelaksanaannya, Polri memastikan penyelenggaraan Pilkada sesuai dengan tugas pokoknya. Kemudian Polri bersikap netral tidak memihak dan memberikan bantuan materil / immateril kepada salah satu calon Pilkada.

Selain itu, Awi, unit atau perseorangan, atau sarana dan prasarana Sarpras, belum pernah dilibatkan dalam sejumlah kegiatan Pilkada dalam bentuk apapun di luar tugas dan fungsi Polri.

“Anggota Polri yang melanggar hukum tentunya akan dikenakan sanksi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Tata Tertib Anggota Polri dan Peraturan kapolri Nomor 14 Tahun 2011 terkait Kode Etik Profesi Polri.” dia menjelaskan.

BACA JUGA  Refly Harun Penuhi Panggilan Bareskrim Polri Jadi Saksi Kasus Gus Nur

Sementara itu, Awi menambahkan, hak pilih bagi keluarga anggota Polri merupakan hak sipil individu. Sebagai lembaga atau kesatuan, anggota Polri dilarang memberikan instruksi bagaimana cara menggunakan hak pilih tersebut.

“Anggota Polri tidak bisa menggunakan hak memilih atau dipilih dalam Pilkada,” ujarnya.

Leave a Comment