Menkopolhukam Minta Tindak Tegas Cakada Yang Langgar Prokes

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Dr. Mahfud mengatakan, seluruh penyelenggara harus bertindak tegas untuk menjaga kedisiplinan penyelenggaraan Pilkada serentak 2020. Caranya dengan memberikan sanksi kepada calon kepala daerah yang melanggar aturan.

Intinya, pada akhirnya semua penyelenggara harus bertindak tegas untuk menjaga kedisiplinan ini, termasuk dengan menjatuhkan sanksi yang berat, kata Dr. Mahfud usai memimpin rapat koordinasi membahas disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam Pilkada di Jakarta, Rabu (9/9/2020).

Sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, bahwa fokus utama kerja pemerintah saat ini adalah memastikan kesehatan dan memberikan pelayanan kesehatan masyarakat yang prima. Dalam hal ini, penanganan COVID-19 harus menjadi prioritas dalam berbagai kegiatan, termasuk Pilkada.

Oleh karena itu, kasus COVID-19 yang menyelenggarakan pilkada pada waktu yang bersamaan harus selalu disertai dengan protokol kesehatan guna mengatasinya.

Pengalaman dari perjalanan tahapan pemilu. Ada gelombang perkembangan yang cukup besar dan menarik perhatian yaitu pada tanggal 4 dan 6 September kemarin saat pendaftaran pasangan calon. Sekarang ada yang menonjol dan banyak mendapat perhatian. menjadi perhatian dan media massa, kerumunan itu luar biasa, ujarnya.

Menurut Mahfud, terdapat 59 potensi daerah yang berpotensi terkena COVID-19 yang tersebar di 21 provinsi, menurut laporan Ketua KPU Arief Budiman. Dia mengingatkan kembali bahwa Anda tidak boleh meremehkan COVID-19.

Mahfud berpesan kepada masyarakat yang ingin mengikuti pilkada apapun bentuk partisipasinya untuk memperhatikan tata tertib kesehatan agar tidak membahayakan diri. Bahkan merugikan orang lain.

Obat utamanya adalah tata tertib kesehatan, terutama disiplin memakai masker, cuci tangan pakai sabun dan jaga jarak, tidak ada keramaian, ”ujarnya.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnnavian berharap media massa bisa memberikan informasi pendingin atau cooling sistem dalam peristiwa politik ini. Jadi kalau kontestan melakukan pelanggaran, ngomong. Ada beberapa kontestan yang taat pada peraturan KPU, dan saya sudah menyampaikan kalau dia adalah kepala daerah, maka dari Kemendagri akan memberikan reward,” ujar Tito.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *