Diskon Dan Penundaan BPJamsostek Disetujui Pemerintah

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2020 tentang penyesuaian jaminan sosial tenaga kerja jika terjadi bencana non alam terkait penyebaran Covid-19.

Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, demikian bunyi peraturan dalam ordonansi yang dikutip, Jakarta, Selasa (08/09/2020).

Baleid memberikan bantuan berupa penyesuaian kontribusi jaminan sosial selama pandemi Covid-19. Tujuannya untuk memberikan perlindungan, kelangsungan usaha dan kesinambungan kepada peserta dalam pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan selama pandemi.

BACA JUGA  Beberapa Hari Stagnan, Harga Jual Emas Antam Hari Ini Turun Rp 7000

Salah satunya adalah masa ringan untuk pembayaran bulanan iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK), iuran jaminan Kematian (JKM), iuran jaminan hari tua (JHT) dan iuran jaminan pensiun (JP). Selain itu, adanya keringanan iuran dari JKK dan JKM serta penundaan pembayaran sebagian iuran dari JP.

Keringanan iuran JKK sebesar 99%, jadi kontribusinya hanya 1%. Referensi dibuat untuk ketentuan ini dalam PP. 44 Tahun 2015 terkait dengan pelaksanaan program keselamatan kecelakaan kerja dan keselamatan kematian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 terkait dengan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 terkait dengan pelaksanaan program untuk keselamatan kecelakaan di tempat kerja dan keselamatan korban jiwa.

BACA JUGA  Cara Cek BLT UMKM Atau Bantuan Presiden Dari Kemenkop

Peraturan pemerintah ini bertujuan untuk memberikan perlindungan, kelangsungan usaha dan kesinambungan bagi peserta penyelenggara Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Saat Bencana pada saat penyebaran Covid-19, tulis peraturan tersebut.

Leave a Comment