Hari Ini Kejaksaan Agung Lakukan Gelar Perkara Kasus Jaksa Pinangki

Kejaksaan agung, Selasa (8/9), dengan KPK dan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, akan melakukan gelar perkara atau eksposur terkait penanganan kasus suap yang menjerat Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Diketahui penyidik ​​membawa kasus ini ke kejaksaan (JPU) tahap pertama.

Jelas besok (hari ini) kami rencanakan akan dilakukan pemaparan sehubungan dengan selesainya hasil penyidikan. Sekarang ini sudah tahap I (berkas p) Jaksa Pinangki, kami akan melanjutkan penuntutan. Dan ini akan kami tunjukkan secara terbuka, ada beberapa pihak yang kita undang, kata Asisten Direktur Penyidikan Tindak Pidana Khusus Kejagung, Febrie Adriansyah, di kantor KPK Jakarta, Senin (7/9).

Dia mengatakan Kejaksaan Agung juga telah meminta Bareskrim Polri, KPK, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, serta kejaksaan untuk ikut dalam penyidikan.
Bareskrim Polri, kata dia, juga berperan dalam pendeteksian karena kasus yang ditanganinya juga tumpang tindih dengan kasus di lembaga hukum.

Baik Kejaksaan Agung maupun Bareskrim Polri saat ini tengah menggarap kasus terpidana korupsi pengalihan hak penagihan utang (cessie) Bank Bali, Djoko Tjandra. Bareskrim Polri menangani kasus-kasus di mana dokumen perjalanan palsu dikeluarkan dan penghapusan red notice.

Sementara itu, Kejaksaan Agung menangani kasus dugaan tipping terhadap Jaksa Pinangki Sirna Malasari terkait dengan penanganan fatwa Mahkamah Agung (MA).
Ini akan dilakukan dalam pembahasan penuh berdasarkan alat bukti untuk menyempurnakannya, beserta kemungkinan instruksi dari jaksa, kata Febrie.

Sejak awal penanganan kasus ini, sejumlah pihak mempertanyakan independensi Kejaksaan Agung karena rawan benturan kepentingan. Pejabat senior kejaksaan diyakini terlibat. KPK juga diminta mengambil alih kasus tersebut.

Kejaksaan Agung memastikan bahwa proses perkara ini jauh dari konflik kepentingan. Penanganan tersebut diduga merupakan kewenangan korps Adhyaksa.
Meski demikian, Kejaksaan Agung tetap membuka peluang sejumlah kerja sama dan koordinasi dengan KPK.

Baru-baru ini, KPK mengeluarkan surat penangkapan untuk memantau penanganan kasus dugaan suap oleh terpidana Djoko S Tjandra, yang diproses oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Polri.
Pimpinan telah menginstruksikan kepada wakil penegak hukum untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk memantau proses perkara yang dilakukan oleh jaksa dan polisi terkait tersangka DST dan kawan-kawan, kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Jumat di Gedung KPK di Jakarta Selatan (4/9).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *