Pemerintah Bentuk Tim Percepatan Pengembangan Vaksin Covid-19

Presiden Joko Widodo mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) tentang tim untuk mempercepat pengembangan vaksin Covid-19. Jokowi resmi membentuk tim tersebut dengan Perpres Nomor 18/2020 dan selanjutnya disebut sebagai tim pengembangan vaksin Covid-19. Dia bertanggung jawab kepada Presiden.

Pembentukan tim tersebut dimaksudkan untuk mempercepat pengembangan vaksin Covid-19 di Indonesia. Kemudian terwujudnya ketahanan bangsa dan kemandirian bangsa dalam pengembangan vaksin Covid-19.

Meningkatkan sinergi penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan iptek, serta invensi dan inovasi, pembuatan, pendistribusian dan penggunaan dan / atau penggunaan vaksin Covid-19 antara pemerintah dengan lembaga iptek sebagai sumber daya iptek. pengembangan vaksin Covid-19 , demikian bunyi pasal 3 ayat yang dikutip merdeka.com, Selasa (9/8/2020).

Selain itu akan dilakukan persiapan, penggunaan dan peningkatan kapasitas serta kapasitas nasional dalam pengembangan vaksin Covid-19. Dalam Perpres tersebut, tim pengembangan vaksin Covid-19 terdiri dari direktur, penanggung jawab, dan pengelola harian.

Kemudian susunan tim pengarah diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian beranggotakan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan serta Menteri Politik, Hukum, dan Keamanan.

Sementara penanggung jawab tim pengembangan vaksin dipimpin oleh Menteri Riset dan Teknologi / Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, Wakil Ketua I Menteri Kesehatan dan Wakil Ketua II Menteri BUMN.

Ketua yang bertanggung jawab untuk tim pengembangan vaksin Covid-19 menyiapkan laporan dan menyerahkan laporan kepada presiden dan direktur tim pengembangan vaksin Covid-19 setidaknya sekali dalam 6 bulan atau kapan pun diperlukan, katanya dalam Pasal 13.

Pasal 14 kemudian menyebutkan bahwa dana yang dibutuhkan untuk kegiatan tim pengembangan vaksin Covid-19 akan ditanggung oleh APBN untuk pendapatan dan belanja negara. Atau dalam Perpres ini merupakan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada pasal 15, tim pengembangan vaksin telah menjalankan tugasnya sejak Perpres keluar 3 September 2020 hingga 31 Desember 2021. Usai tugas tim pengembangan vaksin berakhir, aktivitas tim menjadi tanggung jawab Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *