Koalisi Pejalan Kaki Pertanyakan Aturan Fasilitasi UMKM Di Trotoar

Pemerintah DKI Jakarta telah menyiapkan sembilan lokasi kios sementara bagi UMKM untuk berjualan di trotoar dan fasilitas umum. Menanggapi hal tersebut, koalisi pejalan kaki mempertanyakan aturan yang diterapkan. Kami menyampaikan bahwa regulasi kami masih bertentangan antara UU Lalu Lintas (lalin) dan Permen (Peraturan Menteri) Nomor 3 PRTM Tahun 2014. Kalau saya tidak salah, mereka menggunakan referensi. Sementara itu, UU Lalu Lintas mengatakan ini Zona pedestrian diperuntukkan bagi pejalan kaki. Aturan mana yang harus diperhatikan, aturan lalu lintas atau permen? , Kata pendiri koalisi pejalan kaki, Alfred Sitorus, saat dihubungi, Sabtu (9/5/2020).

Alfred mengatakan koalisi pejalan kaki belum memutuskan setuju atau tidak dengan rencana penggunaan trotoar tersebut. Sebab, menurut Alfred, masih ada kendala dengan aturan yang digunakan.
Posisi koalisi pejalan kaki tidak bisa setuju atau tidak setuju karena aturannya masih dibahas, katanya.

Alfred menjelaskan, Pemprov DKI berperan menentukan aturan mana yang akan diterapkan. Sebab, menurutnya, tidak ada yang bisa menjamin kemungkinan para pedagang kaki lima (PKL) dari lokasi selain sembilan titik lokasi akan ikut serta dalam pembukaan kios di trotoar.

Harus ditelusuri dari atas dulu (Pemprov DKI). Jangan terlalu capek membangunnya. Ternyata sembilan titik itu akhirnya menyebabkan PKL lain menempati trotoar lain karena tidak ada jaminannya. bahwa pedagang kaki lima lain tidak ikut melakukan ini. Tidak ada konsistensi dan komitmen, ujarnya.

Selain itu, Alfred mengatakan belum ada regulasi tetap dari Pemprov DKI terkait rencana penggunaan trotoar. Alfred tidak ingin trotoar tidak berfungsi jelas.

Sebenarnya tidak ada ketegasan (Pemprov DKI). Dan juga ruang hukum mana yang digunakan, apakah undang-undang, apakah itu peraturan Menteri Pekerjaan Umum atau peraturan Pemprov DKI Jakarta. Jadi jangan sampai fungsi trotoar berfungsi jadi nano nano jadi fungsinya multipel, imbuhnya.

Sebelumnya, Wakil Walikota (Jakpus) Jakarta Pusat Irwandi menyiapkan sembilan lokasi kios sementara untuk pedagang yang berjualan di trotoar dan fasilitas umum. Kios yang akan didirikan bersifat semi permanen.

Sembilan poin sudah disiapkan. Kemarin dibuat permintaan untuk dijadikan lokasi sementara Walkot SKnya harus cepat . Kalau soal penggunaan aset oleh BPAD, kontrak MoU harus panjang. Kita mau buru-buru. kata Iwandi saat dihubungi.

Hanya semi permanen, jadi tidak bisa menggali kapan saja. Semi permanen hanya menempel. Pokoknya semi permanen bisa dibuka kapan saja,” lanjutnya.

Kesembilan lokasi tersebut berada di Jalan Pamekasan 1 titik, Jalan Kendal 3 titik, Jalan Gedung Seni 1 titik, Lapangan Banteng 2 titik (di dalam gedung) sebelah pintu barat dan timur serta Jalan Sudirman 2 titik.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *