KPU Bisa Coret Calon Kepala Daerah Yang Berprilaku Tercela

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar tegas menerapkan PKPU 1/2020 untuk mencegah siapa pun yang melakukan perbuatan tercela mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah. .

Dia percaya bahwa ini bisa dicapai melalui pernyataan. “Untuk hal-hal seperti itu yang terwujud dalam bentuk surat keterangan,” kata Fadli saat dihubungi wartawan, Senin (31 Agustus 2020).

Ia mengatakan, deklarasi untuk tidak melakukan perbuatan keji harus diselesaikan sendiri oleh calon direktur daerah. Meski begitu, menurutnya perbuatan tercela ini sangat sulit untuk diuji, apalagi standar tercela untuk beberapa hal bisa memiliki multitafsir.

Menurut dia, syarat untuk tidak melakukan perbuatan tercela sangat sulit diverifikasi. Pasalnya, tidak ada alat ukur yang bisa menentukan perbuatan tercela seperti mabuk, berjudi, atau berzina.

“Bagaimana cara mengeceknya. Alat ukurnya apa? Ya, yang bisa dilakukan adalah dengan membuat surat pernyataan dari calon,” imbuhnya.

Faktanya, meski tindakan keji ini sulit diukur, namun sebenarnya bisa dibuktikan. Dalam hal ini, partisipasi masyarakat diperlukan untuk mengawal calon pemilihan kepala daerah (pilkada).

Publik dapat melaporkan dengan memberikan bukti perilaku memalukan para kandidat kepada badan penyelenggara pemilu. Skandal asusila dan penyalahgunaan narkoba.

Termasuk skandal asmara calon Pemilihan Gubernur (Pilgub) di Jawa Timur beberapa waktu lalu. Dugaan penyalahgunaan narkoba juga memengaruhi pemilihan kepala daerah di salah satu daerah di Sumatera Selatan.

Tidak menutup kemungkinan kejadian serupa terulang kembali di ajang Pilkada 2020. Patut diperhatikan, KPU bisa membatalkan calon kepala daerah yang bermasalah dan berperilaku memalukan seperti perzinahan, mabuk-mabukan, penyalahgunaan narkoba dan perjudian.

Peraturan ini tertuang dalam PKPU RI nomor 1 tahun 2020 terkait dengan perubahan ketiga atas PKPU nomor 3 tahun 2017 terkait pencalonan untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan / atau walikota dan wakil walikota.

Pasal 4 ayat (1) (j) PKPU nomor 1/2020 menyebutkan bahwa warga negara Indonesia dapat menjadi calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, atau walikota dan wakil walikota dengan memenuhi syarat tidak pernah melakukan perbuatan keji.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *