Potensi Besar Indonesia Jadi Kawasan Industri Halal Dunia

Pemerintah bertekad mendorong pengembangan kawasan industri yang diyakini berdampak luas bagi perekonomian nasional. Misalnya, menarik investasi potensial, mendorong sinergi pelaku industri besar dan kecil, serta meningkatkan penyerapan tenaga kerja dalam jumlah besar.

“Menurut Presiden Joko Widodo, hilir merupakan poin penting dalam pengembangan industri. Selain itu, pengembangan kawasan industri, termasuk kawasan industri halal perlu diakselerasi,” ujar Dirjen Ketahanan, Wilayah dan Akses Industri Internasional (KPAII). Kementerian Perindustrian Dody Widodo di Jakarta, Rabu (19 Agustus 2020).

Dirjen KPAII mengatakan pemerintah telah mencanangkan Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 yang bertujuan untuk mengembangkan sektor riil ekonomi syariah yang dikenal dengan industri halal. Hal ini didasari oleh fakta bahwa ekonomi dan keuangan syariah sedang menjadi mesin ekonomi baru dan Indonesia berpotensi menjadi pemain terbesar ekonomi dan keuangan syariah dunia.

“Dalam master plan, salah satu strategi utamanya adalah memperkuat rantai nilai industri halal dari hulu hingga hilir, termasuk pembangunan kawasan industri halal dan halal hub di berbagai wilayah sesuai dengan keunggulan komparatif masing-masing wilayah besar.” dia menjelaskan.

Menurut Dody, industri halal Indonesia berpotensi menjadi basis manufaktur halal negara-negara Asia dan Timur Tengah. Untuk pasar dalam negeri sendiri, konsumsi dan permintaan produk halal harus meningkat. “Nilai konsumsi produk halal Indonesia mencapai $ 220 miliar pada 2018 dan diharapkan naik menjadi $ 330,5 miliar pada 2025,” ujarnya.

Mengingat besarnya potensi ekonomi syariah di Indonesia, Kementerian Perindustrian bersama pemangku kepentingan berupaya untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi syariah di tingkat daerah dengan mendorong penyiapan ekosistem industri halal dengan menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2014. 2020 tentang tata cara memperoleh sertifikat pendirian industri halal.

Regulasi tersebut merupakan pedoman bagi pengelola kawasan industri dalam peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur untuk mendukung kegiatan industri halal serta sebagai pedoman bagi industri halal dalam mewujudkan aglomerasi industri halal yang terpusat (manufaktur). Daerah.

Sertifikat Halal Business Park diperoleh setelah perusahaan business park memenuhi kriteria dan persyaratan berdasarkan hasil pemeriksaan oleh tim review yang terdiri dari Kementerian Perindustrian, Badan Penjaminan Produk Halal (BPJPH) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Kriteria tersebut antara lain adalah izin kawasan bisnis (izin kawasan bisnis / IUKI atau izin perluasan kawasan bisnis / IPKI).

Selanjutnya, sebaiknya menyusun master plan kawasan industri halal (seluruh atau sebagian dari properti industri) serta ketersediaan sarana dan prasarana yang terintegrasi dalam suatu bagian, baik dengan mendirikan atau bekerja sama dengan fasilitas lain seperti laboratorium atau lembaga pemeriksa halal (LPH). ), Instalasi pengolahan air baku, kantor administrasi, penghalang dan sistem manajemen halal. Ia juga memiliki tim manajemen Halal (manajer Halal dan supervisor Halal).

Dody menambahkan, Departemen Perindustrian mengakui antusiasme keterlibatan swasta dalam pengembangan kawasan industri menjadi kawasan industri halal. Sejauh ini sudah ada dua permintaan peninjauan kawasan industri Halal, yakni kawasan industri modern Cikande seluas 500 hektare di Serang (Banten) dan kawasan industri Safe n Lock seluas 100 hektare di Sidoarjo Jawa Timur.

Kemudian empat kawasan industri lagi sedang mempersiapkan pengembangan kawasan industri Halal yaitu kawasan industri Bintan Inti seluas 6,5 hingga 100 hektare di Bintan Kepulauan Riau, kawasan industri Batamindo dengan luas 17 hektare di Batam, Kepulauan Riau, Kawasan Industri Pulogadung Jakarta, dan Kawasan Industri Surya Borneo seluas 146,5 hektare di Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, ”ujarnya.

Dirjen KPAII juga melihat kawasan industri yang dikelola BUMN atau pemerintah daerah seperti Kawasan Industri Makassar, Kawasan Berikat Nusantara, Kawasan Industri Tenayan dan Kawasan Industri Wijayakusuma, yang juga mengkaji pola pengembangan kawasan industri halal. Untuk itu, pemerintah pusat dan daerah sedang melakukan inventarisasi lahan potensial untuk dijadikan lokasi pembangunan kawasan industri halal.

“Kami berharap peran dan dukungan semua pihak yang terlibat dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dengan memperkuat value chain industri halal Indonesia serta peran Halal Study Center dalam meneliti kebutuhan industri halal dan literasi masyarakat” ,pungkasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *