Krisis Kemanusiaan Etnis Rohingya Yang Berkelanjutan

Agustus 2017 Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) menyerang 30 pos polisi dan militer di Negara Bagian Rakhine, Myanmar. Sebagai tanggapan, operasi militer dilancarkan untuk menghancurkan kelompok pemberontak yang memicu krisis kemanusiaan.
Lebih dari 700.000 etnis Rohingya melarikan diri melintasi Naf ke negara tetangga Bangladesh. Mereka melaporkan kekerasan brutal, pemerkosaan massal dan penghancuran sistematis desa dan pemukiman manusia.

Menanggapi tekanan internasional, Myanmar akhirnya menandatangani perjanjian repatriasi Rohingya dengan pemerintah Bangladesh pada November 2017. Perjanjian ini mengacu pada perjanjian tahun 1992 yang dibuat dengan perantara Badan Pengungsi Dunia (UNHCR). Myanmar berkomitmen untuk mengembalikan 100.000 pengungsi Rohingya yang telah melarikan diri ke Bangladesh sejak 1959.

Namun, dalam kesepakatan 2017, UNHCR tidak lagi dilibatkan. Setelah ratifikasi, Kantor Komisaris Tinggi UNHCR mengatakan “tidak diberitahu tentang ketentuan perjanjian” dan menyerukan “kembalinya para pengungsi secara sukarela dan manusiawi”.

Prioritas kembali

Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah organisasi hak asasi manusia seperti Amnesty International, Human Rights Watch dan Fortify Rights telah berulang kali memperingatkan bahwa kembali pengungsi bukanlah pilihan. Wartawan Inggris Francis Wade, yang menulis buku tentang Islamofobia di Myanmar pada 2017, mengatakan: “Gagasan tentang repatriasi itu salah. Karena situasi di Myanmar masih sangat berbahaya bagi Rohingya.”

Tapi Myanmar dan Bangladesh tetap berpegang pada rencana mereka untuk mengembalikan pengungsi Rohingya. Mahbub Alam Talukder, komisaris untuk pengungsi dan repatriasi untuk pemerintah Dhaka, mengatakan bahwa “repatriasi tetap menjadi prioritas utama”. Semua tindakan politik ditujukan untuk mengembalikan “warga Myanmar”.

Pemerintah Bangladesh yang membukakan pintu bagi pengungsi Rohingya berjuang untuk menyediakan lapangan pekerjaan atau tempat tinggal yang layak bagi para pendatang baru. Kondisi ini diperparah dengan wabah Corona yang melumpuhkan industri tekstil lokal. Pasalnya hingga 700.000 pengungsi dianggap sebagai beban.

“Bangladesh sudah menunjukkan perasaan frustrasi dan kesabaran yang menurun,” kata Wade kepada DW. Di kamp pengungsi di Cox’s Bazar, warga tidak diperbolehkan membangun rumah permanen atau bergerak bebas. Kamp tersebut juga tidak memiliki sekolah untuk anak-anak.
“Semua tindakan ini diambil untuk memaksa Rohingya kembali ke Myanmar,” tambahnya.

Masalah Kewarganegaraan

Soe Aung, kepala administrasi Maungdaw dekat perbatasan Bangladesh, membenarkan kepada DW bahwa pihaknya sedang mempersiapkan pengungsi untuk kembali. Sejauh ini, pemerintah Bangladesh telah mengidentifikasi lebih dari 10.000 penduduk Rakhine.

Namun, Myanmar bersikeras untuk memverifikasi status kewarganegaraan para pengungsi sebelum mereka diterima. Pemerintah Naypyidaw telah lama percaya bahwa Rohingya adalah imigran ilegal dari Bangladesh dan bukan warga negara Myanmar.

Verifikasi Myanmar atas status kewarganegaraan pengungsi Rohingya dipandang bermasalah. Pasalnya, hak kewarganegaraan di Myanmar mempersulit pengakuan etnis minoritas di kawasan perbatasan.
Selain itu, orang Rohingya yang diakui dan diizinkan kembali ke Myanmar diancam oleh gerilyawan ARSA. Soe Aung melaporkan bahwa “para pengungsi ditekan oleh ARSA untuk tidak kembali ke Myanmar”.

Hal ini dibenarkan oleh Someaya Ryuta, jurnalis harian Jepang Asahi Shimbun, yang melapor langsung dari kamp pengungsi. “Kembalinya Rohingya, terutama melalui jalur resmi, bergantung pada penerimaan kebijakan pemerintah Myanmar, yang dapat melemahkan pengaruh ARSA dalam perang melawan pemerintah.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *