Mensos Coret 21 Juta Data Penerima Bansos Ganda

Mensos Coret 21 Juta Data Penerima Bansos Ganda

Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini resmi mencoret 21 juta data penerima bantuan sosial ganda (Bansos). Penghapusan data ganda ini tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Kemensos memperkuat integrasi DTKS untuk memastikan bahwa data yang didaftarkan memiliki kesatuan identitas dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sesuai dengan data kependudukan yang dikelola Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.

“DTKS sepanjang bulan Maret telah dipulihkan integritasnya dan ditetapkan pada 1 April 2021 melalui Kepmensos No 12/HUK/2021 sehingga menjadi new DTKS,” kata Risma dalam keterangan resminya yang dikutip, Jumat (23/4/2021).

“Kita melakukan pengontrolan data. Jadi kami kemarin sudah berkomunikasi dengan BPK, BPKP, KPK, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian menidurkan 21,156 juta data,” tambahnya.

Ke depan, kata Risma, akan dibentuk DTKS baru setidaknya setiap bulan untuk memastikan integritasnya terus meningkat dengan tetap memperhatikan dinamika sosial masyarakat.

Baca juga: Buruan Cek dtks.kemensos.co.id, Untuk Bansos Bulan Maret-April 2021

Risma menambahkan, masyarakat dapat mengakses data DTKS baru melalui aplikasi berbasis web di https://cekbansos.kemensos.go.id/. Dari halaman ini, siapapun bisa mengakses data penerima kesejahteraan yang sudah atau masih dalam proses pendistribusian.

“Melalui aplikasi ini, publik dapat memantau penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Bantuan Sosial Tunai) dengan menyebutkan nama dan desa/kelurahan tempat tinggalnya,” ujarnya.

Risma berharap permintaan ini dapat memenuhi hak atas informasi publik dan meningkatkan transparansi distribusi manfaat kesejahteraan.

“Fitur dan kemampuan aplikasi cek bansos akan terus ditingkatkan sejalan dengan kebutuhan ke depan dan masukan serta harapan masyarakat,” katanya.

Pengembangan fitur selanjutnya juga mencakup saran dan sanggahan baru atas kecukupan calon penerima kesejahteraan baru untuk melalui proses review dan validasi oleh pemerintah daerah untuk menjaga integritas data.

Dalam hal ada sanggahan, Kemensos bisa mengajak perguruan tinggi untuk melakukan proses quality control.

“Kontribusi perguruan tinggi akan menjadi pertimbangan Kementerian Sosial dalam menentukan kecukupan partisipasi dalam program kesejahteraan,” kata mantan Wali Kota Surabaya itu.

Informasi tentang bantuan sosial yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial (PKH, BPNT dan BST) dapat ditemukan di situs resmi Kementerian Sosial di kemensos.go.id

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *