Resmi! Mobil 1.501-2.500 Cc Bakal Dapat Diskon Pajak

Menteri Keuangan Sri Mulyani resmi memberikan potongan pajak kendaraan baru pada Kamis (1/4) melalui pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) untuk kendaraan berkapasitas 1.501 hingga 2.500 cc.
Keputusan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 31 / PMK.010 / 2021 tentang Pajak Penjualan atas PPnBM yang diklasifikasikan sebagai barang mewah berupa kendaraan bermotor tertentu yang ditanggung oleh pemerintah untuk tahun anggaran 2021.

Jenis kendaraan yang mendapat potongan harga adalah jenis 4×2 dan 4×4 yang diproduksi di dalam negeri lebih dari 60 persen.

BACA JUGA  Harga Emas Antam Turun Seribu Jadi Rp1.011.000/Gram

Untuk kendaraan 4×2, potongan untuk tahap pertama maksimal 50 persen dari PPnBM yang harus dibayarkan untuk masa pajak April-Agustus 2021.

Kemudian potongan PPnBM sebesar 25 persen akan diberikan untuk tahap kedua atau mulai September hingga Desember 2021.

Hal ini menurunkan tarif PPnBM untuk 4×2 yaitu 20 persen pada tahap I menjadi 10 persen dan pada tahap II menjadi 15 persen.

Untuk kendaraan jenis 4×4 potongan tarif PPnBM adalah 25 persen untuk level I dan 12,5 persen untuk fase II. Tarif PPnBM untuk kendaraan 4×4 yang sebelumnya 40 persen dikurangi menjadi 30 persen di level I dan level II diturunkan menjadi 35 persen.

BACA JUGA  Aksi Boikot Produk Prancis, 4,5 Juta Pekerja Di Sektor Ritel Terancam

Aturan tersebut merupakan perpanjangan dari pelonggaran PPnBM yang sebelumnya diberikan pemerintah untuk kendaraan di bawah 1.500 cc dan mulai berlaku pada Maret lalu.

Untuk sistem otomotif di bawah 1.500 cc, namun PPnBM gratis untuk masa pajak Maret-Mei. Lalu menjadi 50 persen untuk Juni-Agustus.

Terakhir, PPnBM akan didiskon 25 persen untuk pembelian mulai September hingga Desember 2021.

“Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, PMK Nomor 20/PMK.010/2021 tentang PPnBM atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah berupa Kendaraan Bermotor Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 176), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,” jelas Sri Mulyani.

BACA JUGA  Menteri Keuangan Ungkap Praktik Calo Anggaran Di Kementriannya

Leave a Comment