Dengan Syarat Prokes Ketat, Pemprov Riau Izinkan Tarawih di Masjid

Pemerintah Provinsi Riau (Pemprov) mengizinkan shalat Tarawih dan Tadarus dilaksanakan di masjid selama bulan Ramadhan 1442 Hijriah. Prasyaratnya, protokol kesehatan (Prokes) COVID-19 diterapkan secara ketat.

Gubernur Riau Syamsuar mengatakan dia mengadakan sholat Tarawih di masjid tahun ini bahkan di tengah pandemi COVID-19.

“Terawih di masjid silakan, tapi kita harus tetap terapkan prokes. Begitu juga dengan tadarus, boleh juga,” ujar Syamsuar kepada wartawan, Rabu (31/3/2021).

Syamsuar mengatakan Tadarus diperbolehkan selama Ramadhan, namun waktu dibatasi untuk mencegah orang berkumpul terlalu lama.

BACA JUGA  Cara Cek Hasil Pilkada Serentak 2020 Lewat Sirekap di Situs Resmi KPU

“Tadarus jangan terlalu malam, harus jaga jarak. Nanti sebelum Ramadhan akan ada imbauan kita sampaikan ke masjid-masjid dan pengurus,” kata Syamsuar.

Soal mudik, mantan Bupati Siak itu memastikan sejalan dengan pemerintah pusat. Dia melarang semua orang di negri Lancang Kuning pulang mudik.

“Soal mudik, pusat kan sudah melarang ya dan kita sejalan. Saya sudah ke Pelalawan, Rohil daerah lain. Jadi setiap kunjungan ke daerah saya selalu sampaikan agar jangan mudik. Ini untuk kepentingan kita bersama dan memutus mata rantai COVID-19,” kata Syamsuar.

BACA JUGA  Indonesia Belum Buat Kontrak Pembelian Vaksin AstraZeneca

Sebelumnya, pemerintah melarang mudik hari raya Idul Fitri tahun ini bagi seluruh masyarakat Indonesia. Keputusan itu dibuat dengan mempertimbangkan risiko penyebaran COVID-19.

Keputusan itu dikomunikasikan pekan lalu oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy. Muhadjir merefleksikan peningkatan kasus COVID-19 pasca libur Natal dan Tahun Baru serta menyesuaikan dengan keputusan Presiden RI dan koordinasi menteri pada 23 Maret 2021.

“Sesuai dengan arahan Bapak Presiden dan hasil keputusan rapat koordinasi tingkat menteri yang diselenggarakan 23 Maret 2021 di Kantor Kemenko PMK yang dipimpin Menko PMK serta hasil konsultasi dengan Presiden maka ditetapkan bahwa tahun 2021, mudik ditiadakan,” kata Menko PMK Muhadjir Effendy, dalam jumpa pers virtual, Jumat (26/3).

BACA JUGA  18 Anggota DPR RI Positif Covid -19, Namun Gedung Tetap Buka

Larangan tersebut berlaku bagi seluruh pegawai ASN, TNI-Polri, BUMN, pegawai swasta, pekerja mandiri dan seluruh masyarakat. Dengan demikian, upaya vaksinasi yang dilakukan diharapkan dapat mengarah pada kondisi kesehatan yang semaksimal mungkin.

“Regulasi tersebut diatur oleh kementerian terkait termasuk Satgas COVID-19 dan TNI, Polri, dan Kementerian Perhubungan,” kata Muhadjir.

Larangan mudik 2021 dimulai pada 6 dan 17 Mei 2021. Di luar tanggal tersebut, kegiatan keluar daerah tidak disarankan, kecuali untuk kebutuhan mendesak.

BACA JUGA  Akhirnya 1,2 Juta Vaksin Covid-19 Buatan Sinovac Tiba Di Indonesia

Leave a Comment