Mudharatnya Lebih Besar, PPP Tolak Perpres Investasi Miras

Arsul Sani, anggota DPR RI dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), sangat menentang Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 terkait Bidang Usaha Penanaman Modal yang melegalkan penanaman modal pada industri Miras di empat provinsi. Meski PPP sebagai partai koalisi penguasa, kata Arsul, tak segan-segan menolak kebijakan pemerintah itu.

“Kalau PPP tidak harus setuju dengan kebijakan pemerintah. Ya, kami katakan tidak setuju. Jika perselisihan itu harus diungkapkan secara terbuka, kami akan mengungkapkannya di ruang media,” kata Arsul, Senin 1 Maret 2021.

BACA JUGA  Kabar Duka : Mantan Menteri Agama Abdul Malik Fajar Meninggal Dunia

Menurut Arsul, jika pemerintah benar-benar ingin memperhatikan kearifan lokal terkait minuman beralkohol tidak perlu tercantum dalam peraturan setingkat Perpres. Peraturan di bawah ini bisa manfaatkan, khususnya selama ini industri minuman beralkohol untuk kearifan lokal juga telah beroperasi di sejumlah daerah.

“Kebijakan membuka investasi minuman keras (miras), yang tersurat juga berlaku untuk provinsi-provinsi lain selain Papua, NTT, Bali dan Sulawesi Utara asal dengan persetujuan Gubernur adalah kebijakan kebablasan,” kata Arsul

Tanpa masuk dalam peraturan presiden, menurut Arsul, sudah ada perusahaan alkohol yang didirikan. “Di tingkat nasional, PT Multi Bintang yang telah memproduksi Bintang Bir juga sudah ada selama bertahun-tahun tanpa harus meliberalisasi kebijakan investasi alkoholnya,” ujarnya.

BACA JUGA  Gaji Pegawai Kontrak Setara PNS, Berikut Daftar Lengkapnya

PPP, kata Arsul, melihat dari sisi manfaat dan kerugian, potensi kerugiannya jauh lebih besar daripada potensi manfaatnya. Pemerintah, kata Arsul, tidak menjelaskan manfaat nyata bagi negeri ini akibat adanya peraturan presiden tentang investasi alkohol.

“Tidak dijelaskan seberapa besar pengaruhnya terhadap penyerapan tenaga kerja, seberapa besar potensi pajak yang bisa digali.

Sementara potensi kerugian bisa dilihat lebih jelas, seperti berapa korban alkohol yang akan berjatuhan seiring dengan semakin banyaknya produk alkohol, Semakin banyak potensi minuman beralkohol campuran.

BACA JUGA  Profil Singkat Komjen Listyo Sigit Sebagai Calon Tunggal Kapolri

Apalagi jika harganya murah, bagaimana peredarannya bila sampai ke daerah-daerah yang kearifan lokalnya sangat menyangkal keberadaan alkohol, ”ujarnya.

Seperti diketahui, pemerintah membuka izin investasi minuman beralkohol melalui pengesahan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 yang ditandatangani Presiden Jokowi.

Dalam Perpres tersebut, salah satunya menyebutkan bahwa industri minuman keras dapat dibangun di empat provinsi, yakni Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Papua.

Leave a Comment